SuryaNews Batam- Kodat86 Cak Ta’in Komari mengingatkan H. Muhammad Rudi (HMR) untuk tidak menyeret-nyeret BP Batam ke dalam politik, dan menggunakan lembaga tersebut untuk kepentingan politik kekuasaannya. Hal ini disampaikan Cak Ta’in pasca ditemukan release -release berita politik yang dibuat oleh Humas BP Batam kepada sejumlah media.
“Kita sudah dapat beberapa release berita dari Humas BP Batam terkait politik HMR-HMA. BP Batam sebelumnya bekerja profesional. Mereka tidak pernah terlibat dalam politik praktis,” kata Cak Ta’in kepada media, Rabu (19/6).
Menurut Cak Ta’in, apa yang dilakukan Humas BP Batam bukan saja tidak etis tapi bisa masuk rana pelanggaran Pemilukada. Di mana media yang menerima release berita adalah mereka yang terikat bekerjasama dengan Humas BP Batam.
“Bekerjasama itu rananya untuk aktivitas BP Batam sebagai lembaga negara yang mengelola kawasan khusus. Bukan mencampurkan dengan urusan politik HMR-HMA, ” jelasnya.
Cak Ta’in menjelaskan perbuatan HMR-HMA yang memanfaatkan Humas BP Batam untuk kepentingan politik bisa menjadi blunder, bahkan bisa membatalkan mereka menjadi peserta kandidat calon Gubernur Kepri bagi HMR dan calon Walikota Batam bagi HMA. Dicontohkan Cak Ta’in, pembatalan calon Walikota Makasar – Mohammad Ramdhan Pomanto pada Pilkada 2018 oleh Mahkamah Agung RI karena dianggap memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan politik. Meski pada pelaksanaan pilkada calon tunggal Munafri Arifuddin kalah dari kotak kosong. “Masih banyak calon kepala daerah yang dibatalkan melalui PTUN maupun Mahkamah Konstitusi. Jadi memanfaatkan anggaran BP Batam itu dianggap sepele oleh HMR.” ujarnya.
Lebih lanjut Cak Ta’in mempertanyakan kapasitas HMA saat memberikan sambutan pada acara sholat Idhul Adha di Masjid Sultan Mahmud Riyadh Syah di Sagulung, Senin 17 Juni 2024. Marlin hadir pada penyelenggaraan sholat Idhul Adha 1445 Hijriyah di Masjid Sultan yang digelar Pemko Batam.
“Pada saat hadir dan memberikan sambutan, kapasitas HMA sebagai apa? Kalau sebagai wakil gubernur, mengapa tidak ada satupun OPD Provinsi Kepri yang mendampingi, justru OPD Pemko Batam yang ada. Selain itu, mengapa release beritanya harus Humas BP Batam yang buat..?” urai Cak Ta’in.
Mantan jurnalis itu menambahkan, ada nuansa politik yang dibawa dalam pidato tersebut, karena dalam release Humas BP Batam disebutkan sebagai Calon Walikota Batam. “Ini bukan sekedar bukan tidak etis, tapi ada nuansa politik yang dibawa. Apa yang disampaikan itu juga bukan pidato sambutan tapi lebih pada materi ceramah berkurban.” tegasnya.
“Jangan sampai blunder politik itu menjadikan mereka tereliminasi sebagai kandidat nantinya sebagaimana terjadi pada pilwako Makassar 2018 atau lainnya. Karena bukan saja kandidat yang berhak menggugat tapi juga masyarakat sebagai pemilih,” tambah Cak Ta’in.
Release berita Humas BP Batam terkait gerakan politik HMR-HMA menjelang pilkada 2024 sedang hangat menjadi pembahasan di kalangan wartawan. Media yang terikat kerjasama dengan BP Batam ada yang sebagian menerbitkan release tersebut, tapi ada juga yang tidak karena dianggap politisasi lembaga. ***
