Beranda Politik Dianggap Menghambat APBD, Mendagri Tito Akan Sanksi Bupati Jember

Dianggap Menghambat APBD, Mendagri Tito Akan Sanksi Bupati Jember

Jember, SURYANEWS.CO.ID – Pembahasan APBD Jember selalu terlambat selama 4 tahun terakhir. tirto.id – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bakal memberikan sanksi kepada Bupati Jember Faida sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Hal itu disampaikan Kepala Inspektorat Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Helmy Perdana Putera.

“Kalau sanksi itu sebenarnya sudah ada, sesuai dengan regulasi. Kalau seperti di Jember, sesuai dengan regulasi bupati harus disekolahkan, artinya dibina oleh Mendagri sekian bulan,” kata Helmy usai membahas APBD Jember di Kantor Bakorwil V Jember, Kamis (26/6/2020).

Menurut Helmy, hambatan pembahasan APBD Jember 2020 berasal dari bupati, sehingga insepktorat akan menyampaikan kesimpulan tersebut kepada Mendagri yang dijadwalkan mengunjungi Surabaya, Jumat (26/6/2020). “Apa yang dilakukan Bupati Jember sudah masuk kesalahan yang berat sehingga sanksinya disekolahkan. Sanksi itu merupakan sanksi yang paling ringan karena yang paling berat ada sanksi pemberhentian,” kata dia. Sanksi yang diberikan kepada kepala daerah tersebut, menurut Helmy, ada beberapa tingkatan: di antaranya teguran tertulis, ditahan haknya, tidak dibayarkan gajinya, disekolahkan, hingga pemberhentian.

“Kabupaten Jember selalu terlambat dalam mengesahkan Perda APBD dan setiap tahun berulang. Selama 4 tahun terakhir ini APBD Jember selalu terlambat,” ujarnya. Helmy menjelaskan bahwa Mendagri tidak perlu turun ke Jember karena pihaknya akan melaporkan sesuai dengan hasil pertemuan di Kantor Bakorwil V Jember sehingga bupati tinggal menunggu sanksi saja.

“Mendagri dan Gubernur Jatim menanti hasil kerja tim kami yang dikirim ke Jember untuk menyelesaikan persoalan SOTK dan pembahasan Perda APBD Jember 2020,” katanya.

Sekretaris Kabupaten Jember Mirfano saat dikonfirmasi Antara usai pertemuan dengan Tim Pemprov Jatim enggan berkomentar terkait dengan keterlambatan pembahasan APBD Jember yang terjadi selama 4 tahun terakhir.

Sementara itu, Bupati Jember Faida saat melakukan kunjungan kerja di Kantor Kejaksaan Negeri Jember saat dikonfirmasi sejumlah wartawan juga memilih diam dan tidak berkomentar. (Red)

Sumber: Antara 26 Juni 2020

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Breaking News : LSM BPKPPD Kepri Bersama Bright PLN Batam Sepakat Mengajukan Legal Opinion Kepada Kajati Kepri

  BATAM, Surya News - Berdasarkan kesepakatan antara LSM BPKPPD Kepri dan pihak Bright PLN Batam agar membawa masalah TV kabel ke Ranah Hukum. Selanjutnya mengajukan...

Usai Divaksin Covid-19, Rudi: Semoga Ekonomi Batam Pulih

  BATAM, Surya News - Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam disuntik vaksin Covid-19, Kamis (4/3/2021). Usai divaksin, Rudi langsung menuju Kantor Wali...

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...