Beranda Uncategorized DPR Minta Pemerintah Hukum Berat ASN Poliandri

DPR Minta Pemerintah Hukum Berat ASN Poliandri

Jakarta, SURYANEWS.CO.ID  — Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus meminta pemerintah memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.

Menurutnya, fenomena poliandri yang terjadi di kalangan ASN sebagaimana diungkap oleh Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo, telah merendahkan harkat dan martabat ASN.

“Harus dihukum berat berupa diberhentikan sebagai ASN dan kalau ada unsur pidana diproses sesuai hukum yang berlaku,” kata Guspardi dalam keterangannya, Selasa (1/9).

Dia menyatakan bahwa poliandri di kalangan ASN jelas melanggar norma kesusilaan dan peraturan pemerintah. Menurutnya, hukum agama juga tidak mengizinkan wanita memiliki lebih dari satu suami.

Guspardi pun mengingatkan bahwa ASN tidak boleh poligami berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

“Jika sudah menyangkut ASN akan menyeret sejumlah instansi dan ini akan merugikan ASN secara keseluruhan,” ujar politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Fenomena poliandri di kalangan ASN diungkap oleh Menteri Tjahjo Kumolo pada 28 Agustus lalu.

Beberapa waktu lalu, ia mengaku, memberikan putusan atas perkara ASN karena memiliki pasangan perkawinan lebih dari satu. Uniknya, perkara tersebut berkaitan dengan ASN wanita yang memiliki lebih dari satu suami atau poliandri.

“Jadi saya memutus perkara pernikahan poliandri, bukan poligami. Ini fenomena baru,” kata Tjahjo usai meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) di Jalan Jenderal Sudirman, Solo, Jawa Tengah, Jumat (28/8).

Merujuk pada Pasal 4 PP No 45/1990, ASN bisa memiliki lebih dari satu pasangan setelah memenuhi beberapa syarat. Di antaranya adalah harus mendapat izin tertulis dari istri pertama. Kedua, ASN tersebut juga harus mendapat izin dari pimpinan lembaga tempatnya bekerja.

Pada praktiknya, banyak ASN yang melakukan poligami tanpa memenuhi syarat tersebut. Pelanggaran aturan itu, terangnya, dapat dijatuhi hukuman berupa mutasi, dan penurunan golongan.

“Kalau masalah seperti ini tidak perlu sampai diberhentikan,” kata Tjahjo.

Sumber : CNN Indonesia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Edy Susilo : BPKPPD Kepri Minta PLN Batam Dan Aparat Tegas Memutus TV Kabel Di Tiang Listrik Milik Negara

Batam |Suryanews- Puluhan Lrmbaga Swadaya Masyarakat surati Kepolresta Barelang, Bright PLN, Kejakdaan dan Kominfo terkait pemamfaatan tiang listrik PLN Batam oleh pengusaha TV Kabel...

Bersama Wujudkan Kepri Yang Lebih Maju

  BATAM, Surya News - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri silaturahmi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi di...

Di Bawah Pimpinan Rudi-Amsakar, Batam Ukir Prestasi Lagi

  BATAM, Surya News - Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali ukir prestasi. Kali ini, di bawah pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad...

Banyaknya Lubang di Jalan Nasional Bencana Bagi Pemotor

  TUBAN, Surya News - Pengendara Roda dua alias Pemotor senantiasa kudu mewaspadai jeglongan (jalan berlubang) di Jalan Nasional Babat - Tuban, tampak menganga di...

Semestinya Swakelola Kok Disulap Jadi Kontraktual, BKD Provinsi Jatim di Bojonegoro

    BOJONEGORO, Surya News - Ini tentang sekelumit misteri Bantuan Keuangan Desa (BKD) yang bersumber dari keuangan APBD Provinsi Jatim yang mengalir ratusan miliar ke...