Beranda Ekonomi DPR RI Ingin Impor Pangan Bisa Dikurangi Untuk Kemandirian Pangan

DPR RI Ingin Impor Pangan Bisa Dikurangi Untuk Kemandirian Pangan

Jakarta,. SURYANEWS.CO.ID  – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan menginginkan impor pangan segera dikurangi sebagai bagian dari upaya membangun kemandirian pangan sepenuhnya bagi Republik Indonesia.

“Saat ini Pemerintah belum tegas menolak impor pangan sebagai bagian dari membangun kemandirian pangan Indonesia,” kata Johan Rosihan dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, saat ini sistem dunia telah membentuk relasi ketergantungan pasokan pangan yang selalu dikuasai oleh negara-negara maju.

Hal tersebut, lanjutnya, karena pola hegemoni pangan untuk menciptakan ketergantungan pangan adalah lahir dari semangat kolonialisme dan imperialisme.

“Maka saya mengingatkan pada momentum 75 tahun Indonesia merdeka, agar kita segera melepaskan diri dari cengkraman penjajahan pangan, yakni dengan cara fokus membangun kemandirian dan kedaulatan pangan kita,” ujar Johan.

Politisi PKS ini mengemukakan bahwa pada tahun 2014 impor untuk delapan komoditas pangan saja telah mencapai 22 juta ton dan bahkan pada tahun 2018 impor pangan komoditas yang sama mencapai lebih dari 28 juta ton.

Ia mengingatkan kita terhadap pesan dan amanat dari Presiden Soekarno pada saat acara peletakan batu pertama Fakultas Pertanian UI yang merupakan cikal bakal Institut Pertanian Bogor pada tahun 1952 di Bogor.

“Pertanian merupakan persoalan penting bagi bangsa dan negara, serta masalah ketahanan pangan merupakan persoalan hidup dan mati yang jika diabaikan maka kita akan mengalami malapetaka,” ucapnya.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah harus juga meningkatkan produksi pangan dalam negeri, menyediakan pangan dalam jumlah yang cukup dan mutu yang layak serta berbagai kebijakan komprehensif untuk menghentikan ketergantungan impor pangan.

Sebelumnya, Staf Khusus Wakil Presiden RI Lukmanul Hakim menyatakan untuk meningkatkan produksi dan ketahanan pangan di tengah pandemi COVIDd-19 diperlukan kolaborasi multisektor, yang melibatkan pemerintah, petani, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan partisipasi masyarakat.

“Dengan kerjasama, sinergi, dan gotong royong semua sektor, produksi pangan akan meningkat signifikan untuk memenuhi kebutuhan nasional dan ekspor,” ujar Lukmanul Hakim di Jakarta, Kamis (13/8).

Menurut Stafsus Wapres yang membidangi sektor ekonomi dan keuangan ini, ada empat pilar ketahanan pangan yang harus menjadi perhatian semua pemangku kepentingan yaitu, ketersediaan pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan, dan stabilitas pangan.

“Seringkali ketersediaan pangan ada di petani, namun petani tidak memiliki akses ke pasar mengakibatkan harga pangan di petani murah, sementara masyarakat di perkotaan tidak memiliki akses ke sumber pangan yang mengakibatkan harga pangan mahal,” kata Lukmanul. (Ant/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...

Wagub Jatim Tinjau Mosipena di Kantor BPBD Jatim

  SIDOARJO, Surya News - Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) rupanya menarik perhatian Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah Mosipena dioperasikan oleh relawan...

Polisi Bersenjata Kawal Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan

BINTAN, Surya News - Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya menyasar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Wilayah Bintan. Mereka juga menggeledah ruang...