Dugaan Korupsi Pelabuhan Batu Ampar dan Pengadaan X-Ray Pelabuhan Domestik Batam, Target Laporan Lemtaki ke KPK !

0
817
Edy Susilo

 

SuryaNews JakartaLembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) semakin memperjelas target laporan dugaan korupsi yang akan dimasukkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu dekat. Dua kasus sekaligus yakni, dugaan korupsi pengadaan X-Ray Pelabuhan Domestik Sekupang dan Proyek Pembangunan, Revitalisasi dan Pendalaman Alur Dermaga Utara Pelabuhan Batu Ampar.

Dua pelabuhan yang sangat strategis dan paling padat di Kota Batam. Pelabuhan domestik Sekupang merupakan pintu penghubung Pulau Batam ke Kebupaten Karimun, Selatan Panjang, Dumai hingga Kota Pekanbaru. Sementara pelabuhan Batu Ampar menghubungkan Pulau Batam ke Jakarta dan Medan untuk kapal penumpang Kelud, dan kapal pengangkut barang domestik dan internasional.

“Kita sedang perdalam kasusnya; potensi korupsi yang ada dan berbagai penyimpangan yang ada,” kata Ketua Lemtaki Edy Susilo SSos kepada media Selasa (19/2)

Menurut Edy, BP Batam melakukan pengadaan X-Ray untuk pelabuhan domestik Sekupang. Proyek yang direkomendasikan ombudsman perwakilan Kepri tahun 2019 itu direncanakan pembelian mesin X-ray sebanyak 2 unit. Namun dalam realisasinya dilaporkan ada 4 unit. Begitu juga dengan harga yang ditetapkan jauh dari harga realitas.

“Artinya ada dugaan mark-up harga dari sekitar Rp. 1,5 miliar menjadi Rp 13 miliar perunit. Untuk kebenaran realnya biasanya oleh penyidik penegak hukum melalui audit BPKP akan ketemu angka kerugian negara,” papar Edy.

Edy menjelaskan, kasus dugaan korupsi X-ray tersebut pernah disidik Kejaksaan Negeri Batam pada tahun 2021-2022, namun hingga kini tidak ada kejelasan kelanjutan dari proses pemeriksaan pihak-pihak terkait tersebut. “Karena mandeg itu kita akan Laporkan ke KPK, di mana masalahnya?” ujarnya.

Lebih lanjut Edy menekankan pada kasus dugaan korupsi pembangunan Dermaga Utara pelabuhan Batu Ampar yang dilaksanakan PT. Wika (Persero) pada tahun 2013-2016. Diduga pembangun tidak sesuai standar, hasilnya tidak bisa digunakan hingga saat ini. Tahun 2022, BP Batam melakukan revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga utara tersebut agar dapat digunakan dengan anggaran sekitar Rp. 104 miliar. Proyek yang dilaksanakan PT. Marinda Utamakarya Subur dengan pagu Rp. 82 miliar namun nilai pemenangan tender cuma Rp. 75 miliar.

Tahun itu BP Batam melakukab pengadaan barang STS Crane dari Korea senilai Rp. 120 miliar untuk dipasang di dermaga utara, namun karena kondisi dermaga tidak memenuhi syarat, STS Crane dipasang di dermaga selatan dengan membangun rel Crane baru menyesuaikan dengan kondisi crane Korea tersebut.

Proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga utara itu sendiri dalam pelaksanaan dilakukan pendampingan oleh Kejaksaan Tinggi Kepri dihentikan pada Maret 2023 dan diputus kontrak pada 10 Mei 2023. Selain PT. Marinda Utamakarya Subur yang melaksanakan proyek dermaga utara tersebut, terdapat dua perusahaan lain yang terlibat yakni PT. Duri Rejang Berseri dan PT. Indonesia Timur Raya.

“Saat ini proyek revitalisasi dan pendalaman kolam dermaga utara dilakukan oleh PT. Persero Batam melalui kerjasama dengan BP Batam yang dimulai Bulan Agustus 2023. Namun anehnya pendanaan dan pembiayaan proyek dilakukan oleh PT. Perusahaan Penjamin Aset (PPA atau dulunya BPPN-Badan Penyehatan Perbankan Nasional).” Jelas Edy.

Kondisi carut-marut pengelolaan dan pengembangan pembangunan pelabuhan Batu Ampar tersebut sangat berpotensi merugikan keuangan negara, lanjut Edy, atas potensi korupsi yang ada itulah Lemtaki bakal melaporkan ke KPK. “Angka-angka proyek pembangunan itu sangat fantastis tapi hasilnya tidak bisa digunakan. Boleh dibilang mangkrak hingga perlu diotak-atik untuk menyelamatkan proyek dan menghabiskan dana ratusan miliar bahkan triliunan. Nanti kita akan perjelas, setelah laporannya selesai,” tambahnya. ***