SuryaNews Bojonegoro -memiliki APBD yang sangat besar dalam beberapa tahun terakhir, terakhir 2023 mencapai hampir Rp. 8 Triliun. Namun masyarakat Bojonegoro masih belum sejahtera dan masih banyak yang hidupnya susah. Kondisi yang kontradiktif, yang menandakan kegagalan kepemimpinan Bojonegoro selama ini.
“Seharusnya kepemimpinan satu periode terakhir 2018-2023 menjadi refleksi bagi seluruh masyarakat Bojonegoro. Apakah kepemimpinan tersebut dinilai berhasil atau tidak?” kata Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Edy Susilo SSos kepada media (17/10).
Edy menilai, besarnya APBD Bojonegoro selama 4 tahun terakhir berbanding terbalik dengan kondisi sulit yang dihadapi masyarakat. “Artinya Anna Mu’awanah gagal memimpin Bojonegoro selama ini. APBD besar, tapi rakyatnya masih banyak yang susah,” ujarnya.
Selama ini Anna Mu’awanah hanya bisa mengerjakan infrastruktur jalan dan bangunan. Minim program-program pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas SDM Bojonegoro.
“Melihat hasil kepemimpinan di Bojonegoro, masyarakat bisa menilai sendiri. Kalau hanya infrastruktur, siapapun bisa melakukan asal tersedia anggaran yg cukup. Tapi coba pikir lebih dalam, apakah secara urusan lain mudah dan murah, pendidikan, kesehatan, administrasi dll,” jelas Edy.
Lebih lanjut Edy menekankan bahkan musim kemarau beberapa daerah di Bojonegoro mengalami kekeringan sangat parah bahkan kesulitan mendapatkan sumber air bersih. “Apa susahnya membangun sistem pengelolaan air bersih dengan ketersediaan anggaran yang besar di Bojonegoro. Atau kalau perlu undang investor untuk pengelolaan air bersih supaya lebih profesional,” tegasnya.
Kondisi Bojonegoro yang masih menjadi daerah tertinggal, namun memiliki APBD sangat besar itu memalukan. Setiap tahun APBD Bojonegoro hampir menyentuh angka Rp. 8 Triliun dengan penduduk sekitar 1,340 juta jiwa. Seharusnya banyak sektor yang bisa dikelola mandiri dan tuntas oleh Pemkab. Bojonegoro dengan anggaran sebesar itu. Sayangnya harapan itu masih di awang-awang.
Untuk itu, Edy berharap ada figur-figur tokoh masyarakat Bojonegoro yang memiliki gagasan dan ide pengembangan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat untuk maju pada pilkada 2024 nanti. Masyarakat bisa bercermin pada kehidupan diri masing-masing, apakah selama ini sudah sejahtera atau belum. “Kalau APBD besar, rakyatnya banyak yang susah, artinya ada kesalahan dalam mengelola anggaran besar tersebut,” tambah Edy.***
