Bojonegoro l suryanews.co.id-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) mengapresiasi kinerja dan keberhasilan Dinas Perhubungan Pemkab Bojonegoro dalam mengoperasikan angkutan sekolah gratis. Moda transportasi umum yang bekerja sama dengan Dishub dalam menyediakan transportasi gratis bagi anak sekolah.
“Keberhasilan itu patut diapresiasi. Kita dorong moda transportasi gratis bagi anak sekolah itu, terus dikembangkan untuk memberikan transportasi gratis kepada masyarakat dari sentral penduduk desa ke kota.” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media Kamis (19/12).
Menurut Edy, keberhasilan Dishub Bojonegoro dalam membangun moda transportasi gratis bagi anak sekolah itu tidak lepas dari sosok Ibu Sekda Saat Itu Nurul Azizah dan sekarang menjadi Wakil Bupati Bojonegoro Terpilih 2024 -2029 Mendampingi Setyo Wahono Bupati Terpilih dan Program Tetap Dijalankan Saat ini Oleh Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Andik Sudjarwo.
Edy menjelaskan, Pemkab. Bojonegoro membutuhkan sosok seperti Andik untuk mempercepat proses pembangunan. Apalagi Bupati Bojonegoro Terpilih Setyo Wahono memerlukan pembantu sosok yang visioner, pekerja keras dan sepaham.
“Bupati Wahono perlu dibantu sosok yang sepaham tapi harus yang pekerja keras. Sehingga dapat menyelaraskan visi Bupati dalam mempercepat kemajuan Bojonegoro, terutama peningkatan sektor sumber daya manusia, ” jelasnya.
Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menegaskan, selama ini pertumbuhan pembangunan Bojonegoro bisa dibilang lambat, meskipun memiliki APBD sangat besar. Sayangnya setiap tahun penyerapan anggaran rendah sehingga terjadi Silpa APBD terus meningkat setiap tahunnya.
Besarnya Silpa APBD akibat serapan anggaran yang rendah itu menunjukkan kinerja OPD yang tidak maksimal, cenderung seadanya dan tidak kreatif. Persoalan ini yang perlu dirombak total oleh Wahono, jika menginginkan percepatan pembangunan dan pelaksanaan program pemerintahannya.
“Dalam masa transisi, persiapan Wahono dilantik sebagai Bupati Bojonegoro 2024-2029, dia bisa melibatkan LSM, Mahasiswa dan Akademisi untuk melakukan semacam uji publik terhadap calon-calon kepala dinas, termasuk calon sekda.” urainya.
Edy menambahkan, uji publik memang bukan sesuatu yang wajib, tapi itu untuk mengukur kemampuan para calon pejabat, apakah memang punya program dalam bidangnya atau tidak. “Jalur resminya ya untuk mengisi jabatan OPD ada proses open bidding atau lelang jabatan secara terbuka. Saran kami dalam prosesnya ditambah tanggapan publik terhadap sosok yang ada, sehingga akan didapatkan pejabat yang kompeten dan profesional.” pungkasnya. ***
