FKMB Bakal Demo Kejari Bojonegoro, Minta Ditetapkan Tersangka Kasus Mobil Siaga !

0
174
Edy Susilo

SuryaNews Bojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) bakal menggelar aksi demo di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro pekan depan. Agenda utamanya mendesak Kejari segera menetapkan tersangka dalam kasus korupsi Mobil Siaga Desa TA 2022. Selain itu, FKMB juga bakal mendesak diperiksanya LPSE Kabupaten Bojonegoro yang diduga syarat permainan dengan didominasi dan dikuasai kelompok tertentu.

“InshaaAllah pekan depan kita gelar aksi di kejaksaan Bojonegoro, agenda utama mendesak Kajari segera menetapkan tersangka dalam korupsi mobil siapa desa TA 2022. Selain itu agenda soal LPSE yang diduga syarat permainan sehingga didominasi kelompok tertentu.” kata Ketua FKMB, Edy Susilo SSos kepada media (24/2).

Menurut Edy, untuk kasus korupsi pengadaan mobil siaga desa di Kabupaten Bojonegoro TA 2022 itu dinilai sudah memenuhi unsur untuk ditingkatkan statusnya menjadi penyidikan, menerbitkan SPDP, dan menetapkan tersangka. Unsur korupsinya sudah gamblang dan jelas, banyak pihak sudah diperiksa – maka kasus ini harus segera dituntaskan. “Kita juga akan minta semua pihak yang terlibat dalam korupsi pengadaan mobil siaga desa itu diperiksa,” ujarnya.

Kasus dugaan korupsi pengadaan mobil siaga desa di Bojonegoro itu mulai diselidiki aparat kejaksaan Bojonegoro sejak pertengahan tahun 2023 lalu. Bermula dari informasi adanya diskon harga mobil yang diberikan dealer Suzuki kepada para kepala desa. Diskon yang diberikan kepada pejabat dan aparatur yang kemudian dinikmati secara pribadi bukan dikembalikan kepada kas daerah, masuk kategori gratifikasi.

“Masalah terbesarnya tentu karena godaan dan janji diskon yang diberikan oleh marketing dealer Suzuki, sehingga membuat mereka memutuskan untuk membeli mobil jenis APV Arena. Harga mobil juga selisihnya sangat besar jika dihitung off the road dan on the road. Bukannya mobil jika digunakan oleh kepentingan pemerintahan bisa dibebaskan dari semua pajak. Kami yakin kejaksaan sudah memiliki data dan bukti yang kuat untuk segera menetapkan tersangka,” jelas Edy.

Edy kemudian menegaskan, selain persoalan korupsi pengadaan mobil siaga desa, FKMB akan mendesak agar LPSE Bojonegoro diperiksa mulai tahun 2020 hingga 2023, di mana pelaksana proyek-proyek besar dan kecil terkesan dikuasai dan dimonopoli kelompok tertentu. “Semestinya ada prioritas pembinaan terhadap pengusaha lokal Bojonegoro, ini tidak.” tegasnya

Lebih lanjut, Mahasiswa Master Hukum Unitomo Surabaya itu, menekankan perlunya pemeriksaan terhadap LPSE yang diduga syarat permainan sebagai bentuk kolusi dan nepotisme antara penyelenggara pemerintahan di Bojonegoro dengan pihak pengusaha tertentu.

“Kita ingin melihat masyarakat Bojonegoro itu bukan sekedar melihat perkembangan pembangunan fisik, tetapi merasakan peningkatan kesejahteraan hidup. Banyak aspek pembangunan non-fisik yang diabaikan Pemkab. Bojonegoro, terutama semasa dipimpin Bupati Anna Mu’awanah periode 2018-2023. Maka kejaksaan akan kita desak untuk memeriksa LPSE sebagai pintu lelang semua proyek di Bojonegoro, apakah ada kong kalikong selama ini atau tidak,” papar Edy.

Aksi demo yang bakal digelar pekan depan itu sekaligus menegaskan bahwa segala bentuk dugaan penyimpangan anggaran selama harus diproses hukum secara serius dan tegas. “Kita minta atensi dan keseriusan kejaksaan untuk memproses dugaan korupsi yang terjadi di Bojonegoro selama ini. Semua anggaran periksa diperiksa realisasinya benar atau tidak,” tambah Edy. ***