SuryaNews Bojonegoro-FKMB akan menggelar aksi demontrasi menyampaikan aspirasi dan pendapat di depan Kantor Bupati dan DPRD Bojonegoro pada Jum’at 6 Oktober 2023. “Ya InshaaAllah, kita akan menggelar aksi pada 6 Oktober. Kita sedang konsolidasi di lapangan,” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada wartawan (28/9)
Menurut Edy, serapan APBD Bojonegoro TA 2023 yang sangat rendah menunjukkan kinerja pemerintahan yang tidak baik. “Ada masalah dalam sistem pengelolaan keuangan selama ini, ini tinggal 3 bulan tapi serapan anggaran baru 41 persen.” ujarnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, kalau serapan APBD baru mencapai 41 persen – itu artinya anggaran baru terpakai untuk belanja pegawai dan belanja rutin. “Ini kita yakin anggaran program dan proyek tidak ada yang jalan” tegasnya.
Anggaran belanja rutin itu seperti belanja barang habis pakai, pemeliharaan dan operasional. Selain itu baru pada anggaran untuk gaji pegawai dan tunjangan-tunjangan. Untuk belanja rutin itu biasanya mencapai 40 hingga 60 persen. Tergantung pada besaran perbandingan anggaran daerah dan jumlah penduduknya. “Kalau Bojonegoro baru 41 persen itu minim” ujarnya.
Edy merujuk jika APBD Bojonegoro TA 2023 mencapai Rp.7 triliun – maka 41 persen itu baru sekitar 2,8 T. “Ini menunjukkan kinerja pemerintahan yang buruk. Ada sesuatu yang salah yang dipraktekkan selama ini, sehingga pasca Anna Mu’awanah lengser pada 24 September, di tahun terakhir para OPD tidak bergerak,” jelas Edy.
Selain masalah serapan anggaran yang rendah, Edy menekankan pada pejabat Bupati Bojonegoro yang baru, Adriyanto, membenahi tata kelola keuangan dan mengakomodir kepentingan masyarakat Bojonegoro. “Seharusnya pemerintah Bojonegoro mengakomodir pengusaha lokal sehingga mereka bisa berkembang. Kita harap tidak ada monopoli lagi. Apalagi itu berasal dari daerah lain,” papar Edy.
FKMB menekankan agar pemkab Bojonegoro memprioritaskan penggunaan anggaran untuk menuntaskan masalah dan kebutuhan kemasyarakatan. Bagaimana solusi masyakarat yang selalu kesulitan air bersih setiap kali menghadapi musim kemarau, pembenahan sektor pendidikan dan kesehatan, serta pertanian.
“Kita juga minta agar pejabat Bupati Bojonegoro membatalkan bantuan keuangan khusus kepada Pemkab. Lamongan senilai Rp.29.8 miliar, sebelum semua masalah Bojonegoro dibereskan, ” tambah Edy.
