SuryaNews Bojonegoro -Wakil ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto, menegaskan bahwa kedatangan anak – anak siswa Sekolah dasar yang dimerger bersama orang tuanya ke gedung DPRD tidak bertujuan unjuk rasa. Namun mereka datang untuk melakukan audiensi dengan anggota dan pimpinan DPRD.
Menurut Sukur, sebenarnya mereka datang ke DPRD itu bukan untuk demo. Awalnya mereka datang ke Pemkab ingin menemui Bupati, namun karena di Pemkab tidak ditemui oleh bupati, maka mereka datang ke DPRD untuk meminta audiensi, penyelesaian atas masalah merger SD.
” Ini kan aneh kalau saya yang disalahkan, kita kan tuan rumah, warga masyarakat Bojonegoro dari segala usia itu yang menjadi bagian warga Bojonegoro yang memiliki hak untuk datang mengadu DPRD Bojonegoro. Justru saya tidak membiarkan mereka Demo makanya saya meminta mereka semua masuk kedalam ruangan, memberi mereka minum, snake dan didalam ruangan pun saya menemui mereka bersama bu Mitroatin, Sekretariat dewan. Bahkan saya pun memberitahu kepada semua anggota DPRD siapa saja yang mau menemui mereka silahkan,” jelas Sukur.
Dikatakan politisi dari partai Demokrat itu, dari 13 sekolah yang dimerger hanya 2 sekolah ini yang menjadi masalah. Kenapa tidak dicari akar musababnya, permasalahannya kenapa ramai, kenapa ditolak.” Jangan malah melempar kesalahan ke anggota DPRD,” tandas Sukur.
Saat disinggung soal pendapat bupati bahwa Sukur membawa persoalan merger ini ke ranah politik. Menurut Sukur, sederhana saja jangan keluar dari kontek ini, jika ia di anggap berpolitik ya wajar karena dirinya seorang politisi.
” Bupati juga politik, yang lain juga berpolitik kenapa saya tidak boleh. Bahkan semua kegiatan bupati, langkah bupati itupun bernuansa Politik, berpolitik boleh saja asalkan yang penting koridor dan tata norma tetap kita pakai,” ucap Sukur.
Sukur juga membeberkan, untuk mencerdaskan bangsa, jangan jumlah guru dibuat acuhan. Kita punya duit banyak, ngangkat THL, GTT aja tiap tahun banyak bisa kok. Itu THL apa tim sukses. Masa persoalan kurang guru aja gak bisa mengatasi.
Seharusnya pihak pemkab, dan dinas Pendidikan itu yang menyampaikan dan menjelaskan kepada para orang tua wali murid. Jika merger ini sudah melalui pertimbangan yang matang tentunya tidak akan seperti ini.
” Sebenarnya persoalan ini sangatlah mudah Merger ini dasarnya kan SK Bupati. Ya SK Bupati ini dicabut, Kalau memang Bupati dan Kepala Dinas Pendidikan itu peduli dengan dunia pendidikan, SK-nya merger dicabut selesai, jangan malah melempar kesalahan ke DPRD,” ucap Sukur.
Lebih lanjut dikatakan Sukur, bupati jangan hanya bisa membuat keputusan dan kebijakan merger tetapi tanpa sosialisasi terlebih dahulu.
“Seharusnya pihak Dinas Pendidikan dan Bupati harus cek lapangan, cek lokasi, bagaiman kondisi masyarakatnya, apakah memadai, punya kendaraan tidak, ada yang mengantar tidak, jarak tempuhnya. Mereka juga harus berfikir, oh mereka ada yang tidak punya orang tua, dan lain sebagainya,” tambah Sukur.
Saat ditanya siapa yang bertanggungjawab atas anak-anak siswa SD yang terlantar pendidikannya karena sekolah meteka dimerger. Wakil ketua DPRD Bojonegoro itu mengatakan dinas pendidikan dan bupati Bojonegoro.
Ketua Forum kedaulatan masyarakat Bojonegoro menyatakan tidak seharusnya sekolah dimerger yang jelas akan mempersulit anak anak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih layak,”Saya mendukung langkang Guru dan Wali murid SD Sumberejo yang melakukan protes dikantor Bupati Bojonegoro,Emang kalau tidak jelas harus di demo,Gitu saja kok repot, ” Ungkap Edy Susilo ketua FKMB.
