Bojonegoro l suryanews.co.id-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) mendukung Dinas Pariwisata dan Kebudayaan menggelar kegiatan di aset milik Pemkab Bojonegoro sendiri. Dengan begitu, kegiatan akan lebih efisien dan efektif dari segi pembiayaan dan operasional. Jika dilaksanakan di tempat swasta maka pembiayaan dipastikan membengkak karena tempatnya sudah pasti harus disewa.
“Aneh kalau ada anggota DPRD Bojonegoro yang mendorong pelaksanaan kegiatan OPD di tempat swasta. Sebaliknya, harusnya didukung tetap dilaksanakan pada aset Pemkab Bojonegoro sendiri untuk efisiensi anggaran,” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media, Sabtu (21/12).
Menurut Edy, kegiatan pentas seni, budaya, maupun expo bisa dijadikan agenda kegiatan tahunan bagi Pemkab Bojonegoro sehingga jika perlu Pemkab membangun tempat sendiri memanfaaatkan aset yang ada. Persoalan pengembangan sektor swasta, mereka harusnya mandiri dengan kreativitas dan inovasi kegiatan sendiri.
“Justru seharusnya Pemkab Bojonegoro bisa membangun tempat untuk memfasilitasi expo dan pameran produk UMKM Bojonegoro, dan dijadikan agenda rutin tahunan 2 hingga 4 kali.” jelasnya.
Edy menjelaskan, Pemkab Bojonegoro bisa mengembangkan jaringan dengan berbagai daerah di Indonesia, bahkan negara lain, dalam setiap kegiatan expo tersebut. Dengan demikian, pengembangan usaha produk UMKM Bojonegoro akan terbuka luas. “Expo jangan cuma pameran lokal yang tidak memberikan efek jangka panjang, dan hanya sebagai kegiatan rutin untuk menghabiskan anggaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menegaskan perlunya sinergi semua sektor, tapi intinya pemerintah wajib memfasilitasi warga Bojonegoro dalam mengembangkan jaringan bisnisnya, termasuk jaringan pasar untuk hasil pertanian. Pemkab juga harus mendorong tumbuhnya industri pertanian sehingga memberikan nilai tambah dengan orientasi jangka panjang peningkatan kualitas hidup masyarakat.
“Jangka panjang sektor UMKM dan industri pertanian harus didorong pertumbuhan nya. Ini basic kehidupan masyarakat, terutama sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Kalau gak punya jaringan pasar yang luas, percuma produk banyak dan bagus,” urainya.
Untuk itu, lanjut Edy, Pemkab Bojonegoro harusnya membangun sentra-sentra expo produk pertanian dan industri UMKM secara lebih banyak dan luas, bukan bergantung pada sektor swasta yang bisa mengembangkan usahanya sendiri. “Ada hubungan apa anggota DPRD dengan pengelola gofun sehingga mendorong pelaksanaan expo ke depan diharuskan ke sana? Kegiatan Disparbud Bojonegoro sudah tepat, begitu juga dengan kegiatan OPD lainnya terutama Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindag dan lainnya. Manfaatkan aset yang ada untuk pengembangan ekonomi masyarakat,” pungkasnya.***
