BOJONEGORO – SuryaNews.co.id -ketua Forum kedaulatan masyarakat Bojonegoro Edy susilo mengatakan jika penataan kaki lima di seputaran kota Bojonegoro harus tetap berdasar pada kearifan Lokal dan Bupati Bojonegoro atau pemkab Bojonegoro tidak bisa main gusur begitu saja karena para pedagang kaki lima ini sudah lama menggantungkan hidupnya dari berjualan dipinggir jalan seperti pantauan kami jika beberapa lokasi yang biasa dipakai berjualan sudah dilarang oleh pemkab Bojonegoro misalnya Alun alun Bojonegoro dan kawasan stadion bojonegoro yang sebenarnya kawasan tersebut bisa juga jadi tempat kuliner bila para pedagang dibina dan jangan malah diusir direlokasi ke tempat yang belum tentu jualanya biasa laku,” Untuk itu hati hati memilih pemimpin Bojonegoro kedepan dan utamakan Putera Daerah Bojonegoro karena lebih mengerti dan paham Budaya Masyarakat Bojonegoro, tegasnya Edy Susilo.
Seperti kita lihat kemaren saat Puluhan pedagang kaki lima (PKL) seputar Alun-Alun Bojonegoro mendatangi kantor DPRD Bojonegoro, Senin (30/12/2019). Para PKL sejumlah 25 orang yang berada di Jalan Hasyim Ashari, Pahlawan, dan Imam Bonjol, mengadu atas rencana penggusuran yang dilakukan oleh Pemkab Bojonegoro.
Ketua PKL Seputar Alun-Alun Bojonegoro, Sumarjo, mengatakan para PKL diminta untuk segera meninggalkan lokasi jualan karena sudah mendapat surat peringatan kedua. Dia menilai, penggusuran PKL di sekitar jantung kota ini bertolak belakang dengan apa yang dijanjikan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah, saat kampanye sebelum menjabat.
“Kami sudah dapat surat dari Satpol PP untuk meninggalkan lokasi jualan,” ujarnya kepada wartawan.
Sumarjo menjelaskan, ada sekitar 179 PKL yang kini menunggu realisasi janji Bupati saat kampanye 2018 lalu.
Ada tujuh janji Bupati, yaitu tidak akan menggusur PKL, tidak memindah PKL, memundurkan pagar 2 meter ke belakang untuk PKL, Lapangan Tenis yang kurang berfungsi diberikan untuk PKL, pagar besi depan masjid tinggal buka klik, akan memberikan diklat dan studi banding ke Singapore.
“Semua janji itu ternyata tidak terealisasi alias ingkar, dan sekarang mau digusur. Kalau disuruh pergi, pasti sepi lagi pengunjungnya. Kami mau makan apa,” terangnya berharap DPRD bisa memfasilitasi kepada Bupati.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Bojonegoro, Sukur Priyanto menyatakan, akan segera memfasilitasi para PKL untuk bertemu dengan Pemkab Bojonegoro.
“Kami akan fasilitasi, Pemkab maunya Alun-Alun Bojonegoro ini tertib, sementara PKL maunya jualannya laris. Ini yang harus dicarikan solusi,” ucap Sukur.
Namun, Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro, Nurul Azizah, membantah pihak pemkab menggusur para PKL.
Nurul menyebut pemkab hanya menata ulang atau relokasi.
Nantinya, PKL akan di tempatkan di barat kantor Satlantas Polres Bojonegoro, PKL akan diberikan tenda dan lebih rapi lagi sehingga pembeli bisa makin ramai.
“Ini bukan penggusuran, kami menata tempat agar lebih baik lagi,” tandas Nurul.
