SuryaNews Jakarta-Tim Pencari Fakta Anggaran Pendidikan (TPFAP) Kabupaten Bojonegoro yang dibentuk Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) akan melakukan investigasi dan kajian anggaran pendidikan Kebupaten Bojonegoro dari 2018 sampai 2023. Sepanjang tahun tersebut Anggaran Pendidikan Bojonegoro mencapai triliunan, tapi infrastruktur dalam kondisi memprihatinkan.
“Kita akan melakukan investigasi dan kajian terhadap anggaran pendidikan di Bojonegoro selama kurun waktu 2018 hingga 2023. Mengapa infrastruktur sekolah sampai dalam kondisi rusak?” kata Ketua FKMB sekaligus TPFAP Bojonegoro, Edy Susilo SSos kepada media (7/1).
Menurut Edy, Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 tidak bekerja dengan baik, tidak bersungguh-sungguh membangun dan memajukan Bojonegoro, di mana anggaran yang besar tidak memberikan manfaat kepada masyarakat. “Seharusnya masyarakat Bojonegoro mengalami peningkatan kesejahteraan hidup, dengan anggaran daerah yang besar tersebut,” ujarnya.
Edy menjelaskan, infrastruktur sekolah yang banyak rusak tentu tidak sebanding dengan anggaran pendidikan yang dialokasikan dalam APBD setiap tahunnya. Jika alokasi anggaran sesuai UU Sisdiknas maka, alokasi pendidikan pada tahun 2018 mencapai Rp. 720 miliar, tahun 2019 mencapai Rp. 1,4 Triliun, tahun 2020 mencapai Rp. 1,150 Triliun, tahun 2021 mencapai Rp. 1,150 Triliun, tahun 2022 mencapai Rp. 1,5 Triliun, dan tahun 2023 mencapai Rp. 1,54 Triliun.
“Anggaran yang dimiliki Bojonegoro itu fantastis besarnya. Jika masalah infrastruktur saja tidak beres bagaimana kita berharap terjadi peningkatan kualitas pendidikan,” jelasnya.
Lebih lanjut Edy menekankan, bupati Bojonegoro periode 2018-2023 itu jelas minim gagasan dan program sehingga sepanjang pemerintahan APBD juga mengalami SILPA yang sangat besar. “Silpa APBD Bojonegoro setiap tahunnya itu sama dibandingkan dengan APBD kabupaten/kita daerah lain,” tutur Edy.
Diuraikan Edy, tahun 2018 dari APBD Rp. 3,6 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 2,21 Triliun; tahun 2019 dari APBD Rp. 7 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 2,3 Triliun; tahun 2020 dari APBD Rp. 5,75 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 2,43 Triliun; tahun 2021 dari APBD Rp. 6,25 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 2,82 Triliun; tahun 2022 dari APBD Rp. 6,49 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 3,2 Triliun; dan tahun 2023 dari APBD 7,7 Triliun mengalami Silpa sebesar Rp. 3,67 Triliun.
“Buat apa APBD besar tapi selalu tidak serap dengan baik. Pengelolaan anggaran tidak maksimal, terindikasi asal buat program. Bahkan tidak bisa membedakan mana program kebutuhan dan mana program keinginan,” jelas Edy.
Untuk itulah, FKMB dengan membentuk TPF Anggaran Pendidikan Kabupaten Bojonegoro itu akan melakukan investigasi guna menghimpun data realitas yang ada di lapangan, kemudian akan dilakukan kajian secara komprehensif. “Pendidikan itu kebutuhan dasar masyarakat, itu seharusnya menjadi skala prioritas. Kalau tidak paham program, bisa membentuk tim atau menunjuk konsultan. Tapi ini sepertinya asal-asalan dan amburadul. Kita juga pengen lihat apakah hasilnya nanti ada indikasi tindak pidana korupsi, karena anggaran itu sangat fantastis hanya untuk ngurusi pendidikan,” tambah Edy.
Kekesalan dan kegeraman FKMB dipicu kejadian ambruknya gedung SDN Ngadiluwih Kecamatan Ngasem pada Rabu 3 Desember 2024 pukul 06.30 WIB. Selain itu, adanya laporan asesmen pihak ketika tentang adanya 227 sekolah rusak besar dan ringan pada tahun 2022, dan pada akhir 2023 baru diselesaikan 137 sekolah dengan hanya anggaran Rp. 40 Miliar. “Memalukan dan memilukan, ini bukan kelalaian tapi kebodohan,” seru Edy geram. ***.
