‘
SuryaNews Bojonegoro -Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Edy Susilo SSos menilai tragedi ambruknya gedung SDN Ngadiluwih, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro pada Rabu 3 Januari 2024 itu sebagai peristiwa yang memalukan akibat kebodohan birokrasi. APBD Bojonegoro yang besar tapi tidak menyelesaikan masalah di masyarakat adalah kesalahan fatal masyarakat Bojonegoro memilih pemimpin periode terakhir.
“Gedung sekolah sampai roboh itu bukan kelalaian, tapi kebodohan. Punya anggaran kok gak dibereskan semua. Selama ini mereka mengerjakan apa? Makan gaji buta?” kata Ketua FKMB Edy Susilo emosional mendengar informasi adanya gedung sekolah ambruk di Bojonegoro yang APBDnya sangat besar, kepada media (4/1).
Menurut Edy, banyaknya bangunan SDN yang rusak hingga mencapai 227 sekolah dari total 692 SDN di Bojonegoro menunjukkan Bupati Bojonegoro dan seluruh jajaran tidak bekerja dengan benar. Data yang diberikan asesmen pihak ketiga itu pada tahun 2022, dan tahun 2023 hanya dianggarkan Rp. 40 miliar dan baru merampungkan perbaikan pada 147 sekolah, dan tersisa 80 bangunan.
“Anggaran pendidikan setiap tahunnya itu 20 persen dari APBD, angkanya fantastis. Kalau sampai kondisi rusak itu baru diketahui 2022, emang selama ini kerjaan mereka apa? Apa tidak ada pengawasan dan pemantauan atas kinerja sekolah, termasuk kondisi infrastrukturnya layak atau tidak? Tidak ada rapat koordinasi dan sebagainya.” papar Edy.
Lebih lanjut Mahasiswa Master Hukum Unitomo Surabaya itu menjelaskan, kondisi bangunan sekolah yang rusak itu hampir mencapai 30 persen dari seluruh sekolah. Sayangnya, kondisi itu terjadi pada sebuah kebupaten yang memiliki APBD sangat besar. “Kita gak tahulah mau ngomong apa melihat kondisi ini!” ujarnya.
Edy menekankan bahwa FKMB bukan anti pemerintah ketika melakukan kritik terus menerus, tetapi seharusnya itu dijadikan masukan guna melakukan perbaikan kinerja pemerintahan. “Artinya dengan kondisi seperti sekarang yang dirugikan masyarakat banyak,” ucapnya.
Tapi Edy masih mengucap syukur kejadian ambruknya gedung SDN Ngadiluwih itu sedang tidak digunakan karena kondisinya yang memang sudah rusak. “Kalo ada kecelakaan atau peristiwa yang kemudian mencelakai masyarakat, bupatinya harus bertanggung jawab. Kepala daerah bisa dituntut perdata dan pidana. Bukan hanya soal ambruknya gedung sekolah tersebut, tapi termasuk yang kecelakaan akibat jalan rusak dan sebagainya yang itu merupakan tanggungjawab pemerintah tapi diabaikan,” tambah Edy tegas.***
