SuryaNewsBojonegoro -Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) minta supaya DPRD Bojonegoro tidak takut akan tekanan Bupati Anna Mu’awanah dalam hal pembahasan APBD TA 2024. Kehadiran Anna Mu’awanah dalam rapat Banggar DPRD kemarin malam merupakan bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif tersebut.
“DPRD tidak boleh takut dan manut saja perintah bupati. Emang DPRD itu anak buah bupati. Justru ada banyak pertanyaan dengan paksaan dan kejadian semalam itu, ” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos. kepada media (7/9)
Edy menengarai masih ada banyak pos anggaran yang tidak wajar dan patut sesuai aturan. Mengapa Bupati ngotot anggaran pengadaan alat pertanian dan anggaran pembebasan lahan untuk fly over? “Pasti ada kepentingan di dalam proyek tersebut,” ujarnya.
Menurut Edy, dengan intervensi terhadap dua pos anggaran tersebut, justru perlu mendorong Banggar DPRD untuk meneliti dan mengkaji semua pos anggaran lainnya. RAPBD Bojonegoro TA 2024 mencapai angka Rp 7,7 Triliun.
“Angka itu sangat besar dibanding daerah lain, dan komposisi penduduk Bojonegoro. Artinya justru perlu diteliti lebih detail. DPRD tidak boleh menjadi lembaga stempel kepentingan bupati.” jelas Edy.
Pada tahun-tahun sebelumnya ada beberapa pos anggaran yang dinilai publik janggal seperti dana bantuan keuangan khusus desa (BKKD) yang bukan hanya dimulai tahun 2021, tapi sejak 2019 meski dengan istilah berbeda. Ditemukan anggaran 2021 pembangunan pelebaran jalan nasional dari Tugu ke Balen sepanjang 10 km dengan nilai Rp. 70 miliar; tahun 2022 dianggaran kembali pelebaran jalan nasional dari Balen ke Bourno sepanjang 10 km dengan anggaran Rp. 82 miliar; dan 2023 melanjutkan dari Bourno ke perbatasan Babat Lamongan dengan anggaran Rp. 1,6 miliar. Yang aneh adanya anggaran untuk pembangunan jalan nasional Babat – Jombang senilai Rp. 1,6 miliar.
Bahkan sejauh ini beberapa anggota dewan pun tidak bersedia menyebutkan nilai anggaran dua pos pengadaan bantuan alat pertanian dan anggaran untuk pembebasan lahan untuk fly over yang dipaksakan Anna Mu’awanah tersebut. Para anggota DPRD Bojonegoro hampir semua mengelak, padahal sedang dibahas dan diributkan.
“Artinya banyak pos anggaran yang perlu diteliti dan dicermati secara lebih detail dan mendalam. Mana program skala prioritas, mana yang bukan. Gak seenaknya sendiri,” papa Edy.
Untuk itu, Edy menyarankan agar DPRD Bojonegoro tidak tunduk pada Bupati agar mempercepat pengesahan RAPBD TA 2024 menjadi APBD. ” Waktu masih panjang hingga awal Desember 2023, banyak lebih detail dan benar. Jangan mau diintervensi bupati yang akan habis jabatan pada 25 September 2023 ini,” tambahnya.***
