SuryaNewsBojongoro-Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Edy Susilo SSos minta masyarakat Bojonegoro untuk tidak lagi memberikan dukungan kepada mantan Bupati Bojonegoro, Anna Mu’awanah saat pileg maupun pilkada 2024 nanti. Anna mengakhiri masa jabatannya pada 24 September dan yang bersangkutan tercatat sebagai calon DPR RI dari PKB dapil Bojonegoro-Tuban.
“Kita akan mensosialisasikan bahwa Anna Mu’awanah merupakan bupati yang kejam dan tidak berkeadilan, tidak layak didukung apalagi dipilih kembali,” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada wartawan (24/9)
Edy meyakini Anna Mu’awanah juga akan maju kembali di pilkada Bojonegoro untuk periode keduanya yang bakal digelar pada November 2024, dan ada wacana KPU mempercepat pada bulan September.
“Sudah cukup Anna membuat masyarakat Bojonegoro seperti anak tiri selama kepemimpinannya. Anggaran bisa diberikan ke daerah lain melalui BKK ke Lamongan sebesar Rp. 29.8 miliar TA 2023; sebelumnya juga telah memberikan bantuan keuangan kepada Pemkab Blora senilai Rp. 32 miliar, serta membantu Pemkab Cilacap. Sementara untuk ADD 9!desa Di Kecamatan Dander Bojonegoro tidak dicairkan,” jelas Edy.
Menurut Edy, ada sembilan desa yang hingga saat ini ADD/BKKD TA 2023 belum dicairkan lantaran masyarakat desa belum melunasi PBB. “BKKD dan ADD itu untuk masyarakat Bojonegoro sendiri kenapa harus dipersulit dengan persyaratan macam-macam, sementara bantu daerah bisa seenaknya. Itu kan namanya tidak berkeadilan,” tegasnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, bukan hanya persoalan BKKD/ADD saja, tapi Pemkab Bojonegoro telah membangun pelebaran jalan nasional dari Tugu hingga perbatasan Babat senilai Rp. 154 miliar. “Proyek infrastruktur juga seenaknya dibangun, kita akan investigasi lagi nanti semuanya,” kilahnya.
Untuk segala macam kejanggalan penggunaan anggaran APBD Bojonegoro tersebut, FKMB akan melakukan penghimpunan data dan kajian – apakah ada indikasi penyelewengan dan korupsi atau tidak. Jika ditemukan maka FKMB akan melaporkan nya ke aparat penegak hukum KPK untuk menindaklanjuti.
“APBD Bojonegoro terhitung sangat besar dibanding daerah lain, tapi masyarakatnya tetap saja susah dan miskin. Bupati tidak memiliki program nyata untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Semua masih amburadul,” papar Edy.
Pergantian Anna Mu’awanah kepada Adrianto sebagai pejabat Bupati Bojonegoro diharapkan Edy bisa membawa perubahan perbaikan tata kelola keuangan, membuka akses transparansi publik, dan membuat program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
“Kita hanya menginginkan pemimpin yang benar-benar perduli pada kepentingan masyarakat Bojonegoro segala bidang. Kita punya kemampuan untuk jadi daerah maju kalau dipimpin oleh orang yang benar, karena APBD Bojonegoro besar. FKMB siap memberikan masukan berbagai program kalau diperlukan ,” tambah Edy.***
