FKMB Minta Mendagri Tunjuk PLT Bupati Bojonegoro Harus Putera Daerah

0
294
Nurul Azisah Sekda Kabupaten Bojonegoro ,Wong asli Bojonegoro diharapkan maju menjadi Bupati 2024

SuryaNews Bojonegoro -Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Edy Susilo minta Mendagri Tito Karnavian untuk menunjuk dan menetapkan putra daerah untuk menjabat Pelaksana Bupati Bojonegoro. Mengingat jabatan Anna Muawanah habis pada 24 September 2023, sementara pilkada serentak baru akan dilaksanakan pada November 2024.

“Kita minta Mendagri untuk menunjuk bupati pelaksana berasal dari putra daerah,” kata Edy Susilo kepada wartawan (30/7).

Menurutku Edy, meskipun pejabat pelaksana tidak boleh membuat kebijakan strategis, tetapi posisi putra daerah akan lebih memahami budaya dan kebutuhan masyarakat Bojonegoro. “Kita berharap plt. yang memahami budaya, karakter dan kebutuhan masyarakat daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, untuk mengisi jabatan berasal dari internal pemerintah Bojonegoro hanya Sekda Ibu Nurul Azisah yang memenuhi kriteria syarat, tapi bisa juga berasal dari pejabat dari Pemprov. Jatim dengan golongan IIa dan IIb. “Kita maunya sekda saja karena secara emosional sudah memahami dan punya kedekatan dengan masyarakat, karena sudah berkarir di Bojonegoro selama ini” tegasnya.

Bojonegoro merupakan kabupaten yang memiliki anggaran sangat besar untuk ukuran kabupaten, yakni berkisar Rp. 7-8 triliun setiap tahunnya. Namun anggaran besar itu belum mampu mengangkat ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.

“Di sinilah kita prihatin, anggaran besar tapi tidak dinikmati masyarakat Bojonegoro. Sejauh ini baru infrastruktur fisik saja, tetapi kesejahteraan masyarakat belum tersentuh.” Jelasnya

Dengan plt berasal dari putra daerah, Edy mengharapkan keberpihakan atas kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

“Saatnya masyarakat Bojonegoro menikmati anggaran daerah yang besar untuk peningkatan kualitas kehidupan. Jangan hanya dijadikan penonton dan komoditas politik semata” tambahnya. **”