SuryaNews Bojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) minta pejabat Bupati Adriyanto transparan soal APBD Perubahan TA 2023. Sebab ada hal kontradiksi, di mana pada Bulan September dinyatakan serapan APBD 2023 baru mencapai 41 persen – sementara dalam pengesahan APBD Perubahan dinyatakan defisit hingga Rp. 2,6 Triliun.
“Seperti ada hal yang disembunyikan di balik ini semua. Ada apa? Seharusnya kalau serapan rendah, anggaran terjadi surplus bukannya minum alias defisit,” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media (6/10)
Menurut Edy, pejabat Bupati wajib menjelaskan kepada publik Bojonegoro tentang APBD dan APBD Perubahan 2023. Jika serapan anggaran rendah artinya ada sejumlah program dan proyek pemerintahan yang tidak jalan. Itu dinyatakan pada bulan September. Mestinya bakal terjadi Silpa yang besar. Sebab hitungan serapan 41 persen dari APBD sekitar 7,7 Triliun berarti baru digunakan sekitar Rp. 2,8-3 triliun.
“Dengan waktu tersisa 3 bulan, rasanya tidak mungkin program dan proyek digenjot bisa rampung semua. Apalagi terjadi kenaikan anggaran belanja sehingga terjadi defisit,” jelas Edy.
FKMB yang berencana menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan, akan menekankan persoalan transparansi anggaran, faktor-faktor apa yang membuat anggaran defisit sementara serapan rendah. “Pejabat Bupati harus menjelaskan lonjakan anggaran yang mana hingga belanja melampaui kemampuan anggaran, terjadi defisit dan harus ditutup dengan Silpa tahun 2022. Ini APBD Perubahan loh, tinggal 3 bulan.” tegasnya.
Selain itu, FKMB minta pejabat Bupati untuk mengganti sejumlah kepada dinas dan camat yang tidak bisa bekerja dengan baik dan tidak memenuhi persyaratan. “Sebelumnya pada kadis diangkat atas dasar suka dan tidak suka, yang penting yes bos pada Bupati, nurut manut. Ini harus diganti semua. Lakukan tes dan uji kelayakan.” Tukas Edy.***
Lebih lanjut Edy menjelaskan, masyarakat Bojonegoro bukan bodoh-bodoh amat sehingga bisa diakal-akali dan diberikan informasi yang menyenangkan. “Kami bukan tidak paham soal APBD, tim FKMB ada yang mantan Staf Ahli Pimpinan DPRD, biasa membahas anggaran. Jangan pula ini ada akal-akalan,” serunya.
APBD Perubahan TA 2023 diketok pada 29 September dengan angka kenaikan belanja menjadi 7,9 triliun lebih. Untuk itulah FKMB akan menuntut transparansi anggaran sedetail-detailnya karena yang digunakan adalah anggaran masyarakat. “Itu hak publik untuk mengetahui penggunaan dan pengelolaan keuangan Bojonegoro tersebut,” tambah Edy.
