SuryaNews Bojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) mengajak semua masyarakat Bojonegoro untuk tidak memilih calon bupati dengan motto melanjutkan program Anna Mu’awanah. Ada banyak alasan yang disampaikan. Anna merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan Bojonegoro. Tidak berhasil mengentaskan kemiskinan meskipun anggaran Bojonegoro besar.
“FKMB mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk tidak memilih calon bupati yang ingin melanjutkan program Anna Mu’awanah. Apa yang mau dilanjutkan, dia tidak berhasil.” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media Minggu (13/10).
Menurut Edy, selama masa kepemimpinan Anna Mu’awanah, SILPA APBD hampir 40 persen setiap tahunnya. Itu menunjukkan minimnya program dan gagasan selama kepemimpinan tersebut. Tahunya hanya pembangunan fisik mulai dari pengerasan jalan maupun infrastruktur fisik bangunan lainnya.
“Tidak ada program yang sifatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bagaimana mereka mandiri? Anggaran besar tapi tidak ada orientasi yang jelas, termasuk peningkatan kualitas SDM di Bojonegoro,” jelasnya.
Lebih lanjut Edy menekankan, selama masa kepemimpinan Anna Mu’awanah, pengusaha lokal juga tidak diakomodir dengan baik. Hanya kelompok pendukungnya semata. Selebihnya proyek-proyek pembangunan diserahkan kepada pengusaha dari luar daerah.
“Seharusnya ada pembinaan terhadap pengusaha lokal, menciptakan entrepreneur muda. Kesempatan itu harus diberikan. Kita berharap pemimpin Bojonegoro ke depan yang lebih aspiratif dan memperhatikan hal ini,” urainya.
Anna Mu’awanah adalah Bupati Bojonegoro periode 2018-2023. Selama kepemimpinan nya banyak program yang kontroversial dan terbengkalai. Beberapa di antaranya justru berpotensi menjadi masalah hukum. Program Kartu Petani Mandiri (KPM) dan bantuan alat pertanian sangat tidak transparan, dan masyarakat tidak merasakan manfaatnya.
Bahkan program bantuan mobil siaga desa saat ini sedang proses hukum di Kejaksaan Negeri Bojonegoro. Sudah ada 5 orang tersangka dalam kasus tersebut. Jika aparat penegak hukum serius, ada banyak program yang berpotensi menyimpan dan tidak sesuai ketentuan.
“Kalau kita buka catatan perjalanan Anna Mu’awanah selama memimpin Bojonegoro, maka kita akan merasa miris. Secara umum bisa dibilang gagal. Kalau cuma membangun infrastruktur fisik, kalau tersedia anggaran cukup, semua orang bisa melakukan. Faktanya anggaran APBD Bojonegoro termasuk sangat besar, belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kita berharap bupati Bojonegoro ke depan lebih prioritas itu,” pungkasnya. ***
