SuryaNewsBojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) menilai usulan Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah mengajukan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rp. 29,8 Miliar untuk Kabupaten Lamongan pada RAPBD Perubahan TA 2023 sebagai kebijakan yang ngawur dan tidak akuntabel.
“Makin lama kebijakan Anna Mu’awanah makin ngawur. Membantu daerah lain boleh tapi tuntaskan dulu urusan sendiri,” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos berapi-api kepada media (15/9).
Pemkab. Bojonegoro tercatat masih punya hutang ADD Rp. 38 Miliar TA 2022 sebagaimana dikemukakan Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Bojonegoro. Selain itu, urusan sosial kemasyarakatan Bojonegoro juga masih banyak yang belum beres, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.
“Bupati ini tidak memiliki prioritas penggunaan anggaran APBD. Seharusnya semua urusan masyarakat Bojonegoro sendiri diberesi. Diurus dengan baik. Kalau sudah tuntas baru ngasih bantuan kepada daerah lain.” Tegas Edy.
Edy juga mempertanyakan landasan usulan BKK Rp 29,8 Miliar kepada Pemkab. Lamongan tersebut. Di mana RAPBD Perubahan tidak boleh membuat usulan program atau proyek baru, tapi lebih kepada penyesuaian APBD murni terhadap ketersediaan dana defisit atau surplus.
Apalagi kemudian program yang diajukan bukan prioritas yang sudah dibahas pada saat bupati mengajukan KUA-PPAS APBD TA 2023 tersebut. “Semua ujuk-ujuk sak karepe dewe. Penggunaan anggaran APBD ada aturannya, mestinya itu ditaati,” ujar Edy.
Untuk itu Edy mengingatkan DPRD Bojonegoro untuk lebih hati-hati dan teliti dalam membahas dan menyikapi semua usulan anggaran yang diajukan bupati pada RAPBD Perubahan TA 2023 maupun RAPBD TA 2024.
“Banyak urusan di Bojonegoro tidak mampu dibereskan, tapi ngurusi daerah lain. Kalau masyarakat Bojonegoro sudah sudah sejahtera, makmur, boleh ngurus daerah lain.” tegas Edy.
Edy menduga ada agenda politik yang disembunyikan Anna Mu’awanah dengan pemberian bantuan keuangan kepada beberapa daerah lain, sebelum muncul usulan BKK sebesar Rp. 29.8 miliar untuk Kabupaten Lamongan pada RAPBD Perubahan TA 2023 – Pemkab Bojonegoro juga telah membantu keuangan daerah lain seperti Blora bahkan lintas provinsi.
“Kita DPRD Bojonegoro untuk menolak usulan itu. Kita tahu APBD Bojonegoro besar dan hampir pasti terjadi surplus setiap akhir tahunnya, tapi bukan berarti seenak dan semaunya bupati penggunaanny,” tambah Edy. ***
