Beranda Uncategorized Kajian Ombudsman Tunjukkan Lemahnya Pengawasan Pertambangan Ilegal

Kajian Ombudsman Tunjukkan Lemahnya Pengawasan Pertambangan Ilegal

Jakarta, SURYANEWS.CO.ID – Ombudsman RI telah menyelesaikan kajian sistemik terkait penegakan hukum pertambangan ilegal, yang antara lain menunjukkan masih lemahnya pengawasan dari pemerintah dan penegak hukum atas aktivitas tambang liar.

Laode Ida anggota Ombudsman RI, dalam konpers virtual di Jakarta, Rabu (15/7/2020) menjelaskan mengenai pola aktivitas pertambangan ilegal, pengabaian kewajiban hukum oleh Pemerintah dalam tata kelola Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan masih lemahnya pengawasan pemerintah dan aparat penegak hukum terhadap pertambangan ilegal.

Hasil tinjauan lapangan Ombudsman RI menemukan beberapa Pola pertambangan ilegal yang dilakukan diantaranya Pertambangan tanpa izin (PETI) oleh masyarakat, pertambangan tanpa izin oleh oknum kelompok masyarakat/ormas, pertambangan ilegal oleh badan usaha, serta pertambangan Ilegal di dalam kawasan hutan tanpa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Terkait dengan maraknya aktivitas pertambangan illegal oleh masyarakat disebabkan karena sulitnya untuk mendapatkan akses legal terhadap Izin Pertambangan Rakyat (IPR) anggota Ombudsman RI, Laode Ida menjelaskan terdapat dua permasalahan pokok dalam penerbitan dan tata kelola IPR oleh Pemerintah baik pusat dan provinsi.

Pertama, belum adanya peraturan di tingkat Pemprov yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan tata kelola IPR. Kedua, mengenai penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

“Banyaknya pertambangan ilegal yang dilakukan masyarakat karena WPR yang telah ditetapkan pemerintah tidak memiliki kandungan mineral dan batubara, sehingga banyak yang menambang secara ilegal di wilayah yang memiliki potensi tambang. Padahal, di dalam ketentuan UU Minerba tepatnya di Pasal 24 dijelaskan bahwa Wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai WPR diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai WPR,” jelas Laode Ida dilansir Antara.

Untuk itu, menurut Laode, pemerintah perlu melakukan inventarisasi pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat dengan diikuti penetapan WPR oleh Menteri ESDM sebagaimana ketentuan Pasal 24 UU Minerba.

Selain itu, lanjutnya perlu penyederhanaan regulasi dengan mengutamakan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh IPR.

Dengan adanya legalisasi, ujar dia, maka masyarakat ke depannya memiliki kepastian dalam usaha serta berkontribusi terhadap pendapatan negara dan penyerapan tenaga kerja.(ant/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Polisi Bersenjata Kawal Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan

BINTAN, Surya News - Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya menyasar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Wilayah Bintan. Mereka juga menggeledah ruang...

Edy Susilo : BPKPPD Kepri Minta PLN Batam Dan Aparat Tegas Memutus TV Kabel Di Tiang Listrik Milik Negara

Batam |Suryanews- Puluhan Lrmbaga Swadaya Masyarakat surati Kepolresta Barelang, Bright PLN, Kejakdaan dan Kominfo terkait pemamfaatan tiang listrik PLN Batam oleh pengusaha TV Kabel...

Bersama Wujudkan Kepri Yang Lebih Maju

  BATAM, Surya News - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri silaturahmi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi di...

Di Bawah Pimpinan Rudi-Amsakar, Batam Ukir Prestasi Lagi

  BATAM, Surya News - Pemerintah Kota (Pemko) Batam kembali ukir prestasi. Kali ini, di bawah pimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam, Muhammad...

Banyaknya Lubang di Jalan Nasional Bencana Bagi Pemotor

  TUBAN, Surya News - Pengendara Roda dua alias Pemotor senantiasa kudu mewaspadai jeglongan (jalan berlubang) di Jalan Nasional Babat - Tuban, tampak menganga di...