Beranda Politik Ketua F-PKS: Kebutuhan Buruh yang Terdampak Covid-19 Wajib Dijamin Pemerintah

Ketua F-PKS: Kebutuhan Buruh yang Terdampak Covid-19 Wajib Dijamin Pemerintah

Jakarta, Suryanews.co.id- Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI menegaskan, buruh adalah penggerak ekonomi bangsa. Maka dari itu, sudah seharusnya semua pihak menghormati dan berpihak pada kesejahteraan buruh.

Hari ini, Jumat (1/5/2020), bertepatan dengan peringatan Hari Buruh Sedunia, Jazuli menyampaikan keprihatinannya karena banyak buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi Covid-19.

“PKS dan Fraksi PKS seluruh Indonesia semaksimal mungkin turut membantu langsung kebutuhan rakyat melalui tebar paket kebutuhan pokok sejak awal pandemi ini terjadi. Kami terus mengajak seluruh elemen bangsa untuk saling membantu,” ujarnya melalui pesan elektronik yang diterima redaksi, Jumat (1/5/2020).

Legislator dapil Banten itu meminta Pemerintah menjamin kebutuhan para buruh yang terkena dampak Covid-19 dengan program jaring pengaman sosial di masa pandemi yang telah diluncurkan, serta memastikan pemerataannya.

Fraksi PKS DPR, lanjut Jazuli, berkomitmen melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh.

Ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS yang pertama menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut.

“Kami punya tanggung jawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial,” kata Jazuli.

Lebih lanjut, anggota Komisi I DPR itu mengajak semua pihak, eksekutif mau pun legislatif untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

“Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat,” pungkasnya (SSnet/Red)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Usai Divaksin Covid-19, Rudi: Semoga Ekonomi Batam Pulih

  BATAM, Surya News - Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam disuntik vaksin Covid-19, Kamis (4/3/2021). Usai divaksin, Rudi langsung menuju Kantor Wali...

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...

Wagub Jatim Tinjau Mosipena di Kantor BPBD Jatim

  SIDOARJO, Surya News - Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) rupanya menarik perhatian Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah Mosipena dioperasikan oleh relawan...