Beranda Ekonomi KPK RI Harus Segera Selidiki proyek Bethonisasi Semua Jalan Bojonegoro...

KPK RI Harus Segera Selidiki proyek Bethonisasi Semua Jalan Bojonegoro ,FKMB: Bekas Paving Adalah Aset Negara Dan Disimpan Dimana???

SuryaNews.co.id-FKMB akan menggelar aksi susulan pada Hari Rabu tanggal 13 November 2019 Dan mempertanyakan proyek pengerjaan Bethon pada proyek seluruh Ruas jalan yang ada di Bojonegoro karena jelas berdampak pada pembuangan anggaran sebelumnya   Dan bisa dikategorikan merugikan keuangan Negara karena sisa paving yang mulai dikerjakan Bongkar pada tahun 2018 hingga 2019 itu kemana pavingnya ,karena dalam prosesnya jelas proyek jalan pavingisasi telah mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit.

Menurut data dan sumber dari kontraktor bahwa setiap kilometer proyek paving memerlukan kurang lebih 2,5 Milyar rupiah, jadi berapa ratusan kilometer jalan paving yang sudah di bongkar mulai tahun 2018 Dan 2019,ini Harus diaudit total Dan saya menduga  telah terjadi mall administrasi karena sisa paving adalah aset negara yang selanjutnya Harus diamankan Dan tidak bisa sembarangan dihibahkan, Apalagi hilang sebagai Alasan Dan Bupati Bojonegoro sebagai Kuasai pemegang Anggaran harus segera diaudit oleh BPK RI Dan selanjutnya KPK RI Dan Kejaksaan Agung RI harus turun ke Bojonegoro untuk menyelidiki kasus ini. Paving eks jalan pada proyek jalan Bojonegoro Seharusnya bisa dilelang untuk Dimasukkan dalam Kas Daerah Bojonegoro Bukan dihibahkan secara sembarangan karena ini adalah uang Rakyat dan Aset milik negara

Dalam hal ini bisa saja Bupati Bojonegoro telah melakukan pelanggaran, Terkait tindak pidana penyalahgunaan wewenang jabatan , Karena sesuai  pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, “Bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama dua puluh tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00.”

“Setiap warga negara harus sama dalam hukum dan saya meminta agar KPK RI Dan Kejaksaan Agung periksa Bupati Bojonegoro sebagai kuasa pemegang Anggaran dalam proyek Bethonisasi karena dalam proyek tersebut ada ex paving bongkaran yang bekasnya Disimpan dimana karena sebagai aset Negara ,tegasnya Edy Susilo ketua Forum kedaulatan masyarakat Bojonegoro.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...

Wagub Jatim Tinjau Mosipena di Kantor BPBD Jatim

  SIDOARJO, Surya News - Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) rupanya menarik perhatian Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah Mosipena dioperasikan oleh relawan...

Polisi Bersenjata Kawal Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan

BINTAN, Surya News - Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya menyasar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Wilayah Bintan. Mereka juga menggeledah ruang...