SuryaNewsJakarta-Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) bakal geruduk demo Kementerian Agama RI, terkait ‘mafia kuota haji’ juga penghapusan FKUB dalam Ijin membangun rumah ibadah. Banyak pihak sudah menyatakan menolak dan tidak setuju, termasuk Wapres KH. Ma’ruf Amin. Menang juga tidak bisa seenaknya membuat kebijakan tanpa minta ijin dan persetujuan pimpinan negara sebagai atasnya.
“Kita bakal geruduk Kemenag, kok seenaknya saja buat kebijakan tanpa minta persetujuan presiden dan wakilnya dalam penghapusan FKUB dalam Ijin membangun rumah ibadah. Selain itu, kita akan mempertanyakan tentang pengalihan kuota haji reguler ke khusus. “kata ketua Lemtaki Edy Susilo kepada media Rabu (7/8).
Menurut Edy, persoalan ‘mafia kuota haji, yang sedang dipansuskan DPR RI harus terus didorong secepatnya, mengingat masa bakti mereka sudah hampir habis. Pergantian anggota DPR RI periode 2024-2029 diyakini tidak bakal mempengaruhi kinerja pansus, apalagi motornya kan PKB yang kursinya tambah cukup banyak. “Pergantian anggota DPR justru akan meningkatkan kinerja, karena baru biasanya main ngegas,” ujarnya.
Selain itu, Edy menekankan kepada KPK untuk tidak menunggu hasil kerja pansus, tapi dapat melakukan pemeriksaan dan pemanggilan pihak-pihak terkait mafia kuota haji. Pengalihan kuota haji reguler khusus sebanyak 8.400 jiwa bernilai triliunan. Artinya ada pihak yang diuntungkan atas kebijakan sepihak kemenag baik secara pribadi maupun korporasi.
“Pengalihan kuota haji itu unsurnya penyalahgunaan wewenang sehingga menguntungkan pribadi atau korporasi. Bisa dicek travel yang menerima pengalihan kuota haji dan berapa harga dijual. Selisih harga itu pasti dibagi-bagi semua pihak terkait. Ini sudah bisa jadi dasar pengusutan kasus tersebut, ” terangnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, kasus kuota haji yang dipansuskan dan dilaporkan ke KPK tidak terkait dengan perseteruan PBNU dan PKB. “Tidak akan terpengaruh, pansus juga terdiri dari lintas partai bahkan lintas komisi. Kuncinya pada KPK, kalau lembaga penegak hukum langsung bekerja dan mengusut kasus itu ya cepat tuntas jelas semuanya,” tegasnya.
Untuk itu, Edy mengingatkan banyak pihak yang sedang mendorong pengusutan kuota haji baik melalui pansus DPR RI maupun pengusutan KPK agar tetap fokus dan tidak terpengaruh isu lainnya. Masing-masing kasus yang sedang diproses baik kejaksaan, polri maupun KPK semua berjalan sesuai dengan koridor, tapi tetap harus dipantau dan diawasi.
“Demo nanti juga kita akan arahkan ke KPK mendesak lembaga itu memproses laporan tentang mafia kuota haji yang sudah masuk beberapa pekan lalu. Kita sedang konsolidasi teman-teman yang mau terlibat,” tambahnya. ***
