SuryaNews Jakarta-Ketika Kapolri, Jenderal Pol. Listyo Sigid Prabowo menunjuk Irjend. Pol. Karyoto pada 27 Maret 2023, publik agak tersentak. Mengingat beberapa bulan sebelumnya terjadi perseteruan dirinya dengan Ketua KPK, Komjend. Pol. Firli Bahuri terkait dugaan kebocoran informasi beberapa dugaan korupsi di Kementerian EDSM, terutama sektor pertambangan.
Ketua KPK Firli langsung bersurat kepada Kapolri meminta Karyoto ditarik dari jabatan fungsional di KPK, yang hingga saat ini masih kosong dan dirangkap Deputy Pencegahan RI. Secara implisit Karyoto mau dibuang Firli dari jabatan prestisius Deputy Penindakan KPK sejak tahun 2020.
Jabatan Kapolda Metro Jaya merupakan satu posisi prestisius yang menjadi incaran perwira polisi berprestasi. Jabatan itu sekarang diemban Karyoto.
Sebelum menjabat Kapolda Metro Jaya, Karyoto berada pada jabatan strategis namun tidak terkait dengan publik. Sehingga kurang dikenal luas masyarakat Indonesia, kecuali pada masyarakat di mana pernah menjabat sebagai Kapolres Ketapang pada tahun 2008. Itupun hanya setahun di wilayah perbatasan Kalimatan Barat dengan Serawak Malaysia itu. Tahun 2009 sudah ditugaskan sebagai Kasubbid Infodata Kominter Set NCB Interpol Bareskrim Polri.
Setahun kemudian 2010, Karyoto menjadi Penyidik Utama TK.II Duit III/Kor dan WCC Bareskrim. Tahun 2011 naik menjadi Kasubdit III Dit Tipikor Bareskrim. Setahun berikutnya 2012, Karyoto diamanatkan menjadi Kapolresta Barelang. Salah satu prestasinya ketika mampu mengamankan demo ribuan sopir taksi menolak ijin Bluebird beroperasi di Batam. Para sopir yang memblokade seluruh jalan akses pemerintahan di Batam Center itu difasilitasi Karyoto melalui jalan damai.
Tahun 2014, Karyoto dimutasi menjadi Dirreskrimum Polda DIY. Hanya setahun di Wilayah Kesultanan Ngajogjakarta itu, Karyoto ditarik Mabes menjadi Analis Kebijakan Madya Bidang Pideksus Bareskrim. Tahun 2016, diangkat menjadi Direktur Analis Pemutus Jaringan Internasional BNN. Dua tahun di BNN, Karyoto selanjutnya diangkat menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Pidkor Bareskrim tahun 2018. Di Tahun yang sama 2018, Karyoto baru menembus jenderal bintang satu dan diangkat sebagai Wakapolda Sulawesi Utara. Setahun dia kembali ke Yogyakarta dengan jabatan Wakapolda 2019.
Tahun 2020, Karyoto mendapat kenaikan pangkat menjadi Bintang Dua dan ditugaskan menjadi Deputy Penindakan KPK hingga 2023. Tahun 2020-2022 terjadi pandemic covid19 melanda Indonesia, sehingga semua fokus kelembagaan negara ke penanganan virus tersebut. Meski begitu, KPK tetap bergerak dengan memproses koruptor, salah satunya penuntasan dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Pejabat Kementerian Keuangan RI, Yahya Purnomo terkait DID, yang menyeret belasan Kepala Daerah.
Sebelum menjadi Kapolda Metro Jaya pada pertengahan tahun 2023, Karyoto lebih banyak bekerja dalam diam. Mengembangkan sistem keamanan dan penanganan kriminal. Untuk itulah, perlu kiranya publik mengenal lebih dekat bagaimana peran pengembangan institusi kepolisian selama ini.
Pria kelahiran Pemalang, Jawa Tengah tahun 1968 adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1990. Kariernya menjadi Deputi KPK dimulai pada tahun 2020 melalui surat penugasan bernomor ST/1178/IV/KEP./2020.
Karyoto dikenal publik sebagai sosok yang kalem dan santun. Orangnya cenderung pendiam dan banyak mendengar. Karyoto punya tatapan mata yang tajam terhadap setiap objek yang sedang difokuskan. Namun demikian orang tetap tegas dalam bertindak dan menegakkan hukum.
Saat ini publik menanti ketegasan dan keberanian Jenderal Karyoto untuk menuntaskan kasus dugaan pemerasan yang Firli Bahuri, Ketua KPK terhadap Sahrul Yasin Limpo (SYL). Berbagai pihak memberikan dukungan dan support kepada Karyoto untuk memanggil paksa Firli jika yang bersangkutan terus mangkir.
SYL sendiri sudah ditahan KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan selama menjabat Menteri Pertanian RI 2019-2023. Tetapi sejauh ini belum ada angka pasti berapa nilai korupsi yang dituduhkan KPK kader Partai Nasdem tersebut.
Ketua Lemtaki, Edy Susilo misalnya, mengatakan Idealnya Firli dinonaktifkan sebagai Ketua KPK sehingga akan memudahkan penyidik Polda melakukan tugasnya. Tidak ada unsur enak tidak enak karena memiliki jabatan tinggi negara. Dewas KPK sudah didesak berkali-kali namun belum ada tindakan secara nyata juga. “Tindakan itu yang kita tunggu. Apa perlu kita turun aksi dulu agar Dewan bergerak?” Ujar Edy Susilo. (Tim redaksi/Cak Ta’in Komari)
