SuryaNews Jakarta -Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) minta kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto nantinya membentuk tim audit khusus hutang negara. Rakyat Indonesia perlu penjelasan lebih detail terkait hutang negara, kapan dilakukan dan digunakannya untuk apa saja. Mengapa setiap tahun terus membangkang, sehingga di angka terakhir Juni 2024 dinyatakan hutang negara menjadi 8.440 triliun.
“Hutang itu membebani APBN, yang ujungnya pasti membebani rakyat dengan kebaikan pajak. Untuk itu, kami pikir pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik 20 Oktober, perlu segera membentuk tim audit khusus untuk hutang negara, karena itu menyangkut masalah perpajakan juga,” kata Ketua Lemtaki Edy Susilo SSos kepada media Rabu (32/7).
Menurut Edy, rakyat tidak bisa hanya diberikan info sekilas soal hutang negara yang terus bertambah. Kemudian di sisi lain, rakyat dibebani dengan berbagai pungutan tidak mendasar. Dua hal yang masih kontroversi yakni pungutan Tapera bagi PNS maupun swasta dan wajib asuransi bagi kendaraan bermotor. Sebelumnya pemerintah juga akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen sebagai konsekuensi pilihan keberlanjutan pemerintahan.
“Ada masalah besar pada aspek penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi. Pemerintahan Presiden Prabowo ke depan harus lebih serius untuk itu. Rakyat perlu diberi informasi yang detail, jadi hanya dijadikan objek.” jelasnya.
Lebih lanjut Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menegaskan, rakyat tidak akan mengerti dan memahami persoalan keuangan negara yang amburadul dengan hutang yang menumpuk. Yang mereka ingin tahu, seharusnya rakyat tidak dibebani dengan berbagai macam pajak dan pungutan sukarela namun diwajibkan.
Edy menilai situasi saat ini bisa jadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak, ketika beban yang ditanggung rakyat sudah di luar batas kewajaran dan kemampuan untuk bertahan. Diingatkan bahwa Presiden Soekarno harus menyerahkan jabatan kepada Soeharto karena resesi yang tidak mampu diatasi. Gelombang demo masyarakat tidak tahan dengan harga yang mahal dan ancaman disintegrasi sehingga muncul tiga tuntutan rakyat (Tritura).
“Kita paham, pemerintahan Presiden Prabowo pasti berat dengan kondisi keuangan negara dan beban hutang yang terus menumpuk. Untuk mengatasi itu salah satunya ya dilakukan audit khusus secara detail dan tuntas, kemudian lakukan penegakan hukum dengan tegas,” urainya.
Untuk itu, lanjut Edy, Presiden Prabowo bisa memaksimalkan auditor pemerintah BPK dan BPKP, melihatkan auditor independen, PPATK dan ahli ekonomi keuangan. “Pokonya libatkan semua yang kompeten untuk audit tersebut. Pilih yang punya integritas dan kapabilitas jelas.” ujarnya.
“Selain itu, pemerintahan Presiden Prabowo juga harus mengevaluasi pengelolaan SDA pertambangan, audit perpajakan dan anggaran, yang terpenting melakukan penegakan hukum dengan tegas, terutama pemberantasan korupsi,” tambah Edy. ***
