Bojonegoro l suryanews.co.id Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki) minta KPK turun ke Bojonegoro, terkait banyaknya proyek mangkrak dan asal jadi, yang diduga ada kongkalikong antara Dinas PU Bina Marga dan kontraktor pelaksana. Salah satu yang menjadi perhatian publik yakni pembangunan jalan Sumberrejo Dengan Anggaran Rp. 14 miliar yang target selesai tanggal 20 Desember 2024.
“Desember itu sudah tutup buku untuk anggaran tahun berjalan. Artinya kalau tanggal 20 Desember baru harus selesai, anggap saja tepat waktu, kapan mau mengajukan klaim hasil pekerjaannya,” kata Ketua Lemtaki Edy Susilo SSos kepada media Senin (28/10).
Menurut Edy, ada indikasi konspirasi kerjasama dalam proyek yang penting jadi, semua administrasi mungkin sudah disiapkan, sehingga pada saat klaim dilakukan, anggaran bisa langsung dikeluarkan. “Mestinya klaim itu perlu dicek lagi di lapangan benar tidaknya, terus ada prosesnya,” ujarnya.
Edy menjelaskan, selain proyek pembangunan jalan, ada proyek jembatan yang jua sudah menuai protes media maupun masyarakat. Diduga ada puluhan bahkan belasan proyek bermasalah yang sedang dikerjakan Dinas dan Kontraktor.
“Kita sedang menginventarisir informasi dan data di lapangan, kalau sudah valid dan lengkap kita akan segera sampaikan ke KPK dan kejaksaan agung,” jelasnya.
Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menegaskan, pihaknya terus memantau perkembangan terkait realisasi anggaran APBD Bojonegoro tahun 2024 yang mengalami keterlambatan dalam realisasi, ujungnya dikebut hasilnya bisa asal-asalan. Sampai memasuki semester 3 tahun ini, realisasi APBD masih rendah sehingga perlu digenjot. Indikasi itu kemudian memaksakan sejumlah proyek dilaksanakan pada menjelang akhir tahun.
“Dengan kondisi waktu mepet, kontraktor tentu minta jaminan keamanan kalau pekerjaan sampai molor ke Pemkab, ini yang kemudian memberikan kesan di lapangan proyek dikebut asal-asalan.” Urainya.
Sebenarnya, lanjut Edy, pihaknya lebih mendorong agar Pemkab Bojonegoro lebih berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan memaksimalkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Salah satunya yang mendesak yakni ketersediaan air bersih setiap memasuki musim kemarau.
“Seharusnya orientasinya sudah berbeda, karena infrastruktur sudah cukup bagus di Bojonegoro. Peningkatan SDM, dan insfratruktur pertanian dan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang perlu digenjot. Makanya kita bakal segera berkirim surat ke KPK dan Kejagung terkait proyek-proyek di Bojonegoro ini,” pungkasnya.***
