SuryaNews Batam-LSM Bpkppd Kepri rencana akan melakukan aksi demontrasi di depan kantor Bea dan Cukai Batam atas maraknya Penyelundupan dari/ke Batam. “Kami sedang konsolidasi untuk menggelar aksi demo pekan depan,” kata Ketua BPKPPD Kepri, Edy Susilo SSos kepada wartawan (26/8).
Belakangan informasi dan berita soal penyelundupan terus meningkat. Pulau Batam yang merupakan kawasan free trade zone (FTZ) dengan bebas pajak bea masuk maupun PPN, diduga dimainkan pengusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.
“Masalahnya barang-barang penyelundupan itu bukan hanya beredar di Batam, tapi diselundupan keluar Batam lagi. Daerah tujuan tentu harganya jauh lebih tinggi,” terang Edy.
Menurut Edy, penyelundupan yang rutin dan marak yakni rokok non-cukai yang diproduksi di Batam namun bisa beredar luas di hampir seluruh wilayah Sumatera. Selain rokok, miras, perkakas rumah dan handphone termasuk yang marak diselundupkan ke luar Batam.
Edy mensinyalir truk-truk pengangkut barang antar pulau dengan memanfaatkan kapal roro menjadi salah satu pintu penyelundupan, selain pelabuhan rakyat dan tikus. “BC yang mempunyai otoritas pengawasan dan penindakan terhadap peredaran dan penyelundupan barang tersebut terkesan tutup mata dan melakukan pembiaran,” ujarnya.
Lebih lanjut Edy menjelaskan, kapal Ferry penyumbang antar negara baik Batam Singapura atau Malaysia dan sebaliknya diduga menjadi sarana penyelundupan tersebut. “Ada dalih dan strategi khusus yang dipakai penyelundup untuk memuluskan aksinya,” jelasnya.
Untuk itu, Edy menegaskan pihaknya akan menggelar aksi demo agar dilakukan penindakan yang tegas terhadap aksi penyelundupan, bukan terkesan pembiaran. Maraknya aksi penyelundupan itu dengan lancar diindikasikan adanya setoran sebagai kompensasi aksi tutup mata aparat.
Pemeriksaan dan penggeledahan terhadap mantan Kepala BC Batam dan Kanwil Kepri Andhi Pramono oleh KPK atas dugaan TPPU dan gratifikasi dari pengusaha penyelundup menjadi indikatornya. Bahkan salah satu kantor perusahaan rokok yang diduga memberikan suap dan gratifikasi kepada pejabat BC itu turut digeledah Juli 2023 lalu.
“Apakah setoran-setoran itu terhenti setelah ada penyelidikan KPK? Saya pikir tidak. Selama aksi penyelundupan berjalan, selama peredaran barang ilegal terus berlangsung – setoran juga akan terus berjalan pula.” tambah Edy. ***
