SuryaNews Bojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) akan menginisiasi pembentukan Tim Pencari Fakta Anggaran Pendidikan Kabupaten Bojonegoro selama periode 2018-2023. APBD Bojonegoro yang besar tentu memberikan porsi yang besar pula untuk penyelenggaraan pendidikan. Di mana sesuai UU Sisdiknas, porsi anggaran pendidikan harus dialokasikan minimal 20 persen dari total APBD.
Peristiwa ambruknya gedung SDN Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Bojonegoro pada 3 Januari 2024 pukul 06,30 WIB menjadi pintu terkuaknya bobroknya pendidikan di Bojonegoro selama ini. Sebab kondisi itu diperkuat laporan asesmen pihak ketiga yang menemukan 227 gedung SDN dalam kondisi rusak berat dan ringan pada tahun 2022. Pemkab Bojonegoro kemudian menganggarkan hanya Rp. 40 Miliar pada TA 2023 untuk merehab 147 gedung SDN, sehingga masih tersisa 80 gedung SDN lagi yang perlu direhab.
“Peristiwa itu memilukan. Bojonegoro punya anggaran besar, tapi ngurus infrastruktur pendidikan saja tidak beres.” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media (6/1).
Menurut Edy, melihat porsi anggaran pendidikan minimal 20 persen dari total APBD, maka anggaran pendidikan terhitung sangat besar. “Mestinya bukan persoalan infrastruktur lagi yang dihadapi, tapi sudah mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujarnya.
Edy menjelaskan, SDN di Bojonegoro hanya berjumlah 692 lokasi. Jika bupati dan dinas pendidikan selama ini memiliki program yang jelas, termasuk dalam infrastruktur tentu tidak ada kendala apapun. Disayangkan ketika terjadi ambruknya gedung SDN Ngadiluwih, dinas pendidikan dan komisi C DPRD Bojonegoro beralibi tidak adanya bidang sarpras di Disdik.
“Bukan soal ada sarpras atau tidak, karena itu soal teknis. Kalau Disdik belum ada, kan bisa berkoordinasi dengan dinas PU dan kimpras untuk pelaksanaannya.” jelasnya.
Lebih lanjut Edy menekankan, persoalan bukan masalah teknis, tapi perencanaan dan kemauan yang tidak ada. Sementara anggaran pendidikan sangat besar kalau hanya mengatasi soal infrastruktur pendidikan.
Sejak 2018, setiap tahun APBD Bojonegoro selalu mengalami SILPA yang sangat besar. Hingga tahun 2023, SILPA selalu berada di kisaran 40-50 persen dari APBD. Selain itu, fokus Pemkab Bojonegoro yang tidak jelas, tidak tahu skala prioritas dan cenderung ngawur. Beberapa pos anggaran yang menjadi sorotan publik, pembangunan pelabuhan jalan nasional dari Tugu Kota Bojonegoro hingga perbatasan Bojonegoro-Babat sejak 2021-2023 yang menghabiskan anggaran hingga Rp. 150 miliar. Pemkab Bojonegoro juga membangun jalan nasional antara Lamongan-Jombang tahun 2023.
Pembelian dan pemberian hibah mesin pertanian combi yang menelan ratusan miliar pada 2023. Sementara tahun 2022, mengadakan BKK Mobil Siaga Desa yang juga menelan ratusan miliar. Dan masih banyak program-program buka prioritas yang dikerjakan, termasuk adanya hibah anggaran kepada pemerintah Lamongan, dan lainnya.
“Bupati dan jajarannya sepertinya tidak paham mana kebutuhan, mana keinginan. Mestinya semua kebutuhan masyarakat dipenuhi terlebih dahulu dengan baik, baru lampiaskan keinginan. Skala prioritas pembangunan daerah itu harus jelas. Kita juga gak ngerti kinerja dewan yang kayaknya gak menjalankan fungsi legislasi nya…!” tambah Edy.
Tim Pencari Fakta yang bakal dibentuk untuk menginventarisir sekolah-sekolah di Bojonegoro. Besaran anggaran pendidikan dan realisasi setiap tahunnya. “Semua akan dilakukan data dan fakta di lapangan akan dilakukan kajia dari segala aspek, termasuk hukum,” ucapnya.***
