Beranda Berita daerah Menyoal Legitimasi Kewenangan Camat Atqs Perbup BKD,Laauri : Tugas Yang Melampaai Kewenangan

Menyoal Legitimasi Kewenangan Camat Atqs Perbup BKD,Laauri : Tugas Yang Melampaai Kewenangan

 

 

SuryaNeews-BOJONEGORO – Tahun 2021, pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Bojonegoro mendapatkan Bantuan Keuangan Kepada Desa (BKKD) sejak bulan kemarin. Administrasi guna kelengkapan persyaratan pencairan keuangan sesuai Peraturan Bupati Bojonegoro 45/2021 telah disiapkan, bahkan desa juga telah menerima pencairan anggaran fantastis ini.

Sementara, dalam Perbup BKD ini diantaranya mengatur tentang persyaratan administrasi Rencana Anggaran Belanja (RAB) yang wajib disyahkan dan diketahui oleh Camat. Kewenangan tersebut diatur dalam pasal 15 ayat 4b yang berbunyi, Pasal 15 ; Pemerintah desa mengajukan permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (3) dilampiri ;
– ayat (4b), Rencana Anggaran Biaya penggunaan bantuan keuangan khusus yang sudah disahkan dan diketahui oleh Camat.

Lasuri, SH salah satu Anggota Banggar DPRD Bojonegoro menyampaikan bahwa berdasarkan PP 17/2018 tugas Camat intinya adalah menyelenggarakan serta mengoordinasikan pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat umum berdasarkan peraturan undang-undang.

Menurutnya, Camat juga mendapatkan pelimpahan tugas atas sebagian kewenangan dari Bupati diantara pelayanan proses perizinan sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (3) PP 17/2018 yang dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, obyek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang komplek dan tidak memerlukan teknologi tinggi.

“Mencermati legitimasi hukum pasal 15 ayat (4b) Perbup 45/2021 yang didalamnya ada frasa “disyahkan dan diketahui” oleh Camat, hal itu merupakan tugas yang melampaui kewenangan,” kata Lasuri pada media ini, Jum’at (18/12/2021).

Terhadap hal tersebut, menurut politikus PAN ini ada beberapa catatan yang perlu dikaji jika perlu direvisi agar dikemudian hari tidak ada kerancuan tanggung jawab diwilayah masing – masing OPD terkait.

“Karena bersifat teknis hal itu bukanlah tugas, fungsi dan wewenang Camat, lantas bagaimana keabsahan RAB tersebut,” tanyanya.

Lasuri menyimpulkan beberapa dasar soal batasan tugas, fungsi dan wewenang camat, resiko hukum terhadap Camat apabila melegitimasi berdasarkan pasal tersebut serta resiko yang berdampak kompleks apabila muncul persoalan hukum dikemudian hari.

“Kita juga mempertimbangkan permasalahan hukum apabila muncul penyimpangan penggunaan BKD ini,”

Ketua DPD PAN Bojonegoro ini berharap penggunaan anggaran BKD yang bersifat khusus ini tidak terjadi permasalahan apapun sehingga kedepan program tetap bisa dilanjutkan. ()

Adminhttp://suyanews.co.id
PT Surya Batam Perkasa Lampiran Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0030429.AH.01.01. Tahun 2019 NPWP : 91.900.656.9.225.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read