Lamongan, SURYANEWS.CO.ID – Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) menerjunkan timnya untuk melakukan survey lapangan di Kali Asinan Kecamatan Brondong. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BBWSBS Agus Rudyanto saat menemui Bupati Lamongan Yuhronur Efendi di Ruang Bupati Lamongan, Rabu (19/5).
Disampaikan olehnya, bahwa dari kemarin bahkan sampai hari ini masih dilakukan survey lapangan di Kali Asinan untuk dilakukan review desai Break Water di PPN Brondong yang telah dibbangun sejak tahun 2014 tersebut.
“Jadi sampai dengan hari ini survey masih dilakaukan. Survei dilakukan untuk mengukur ketinggian gelombang, arus gelombang dan sampel sedimentasi yang mengendap pada kolam tambat labuh PPN Brondong. Hasil survey ini nantinya digunakan sebagai review apa yang akan dilakukan mendatang,” Ungkap Agus Rudyanto.
Menurutnya pengukuran arus dan ketinggian gelombang akan menjadi dasar data pembangunan Break Water selanjutnya. Sedangkan sampel sedimen yang mengendap akan bisa melihat potensi sedimen darimana yang mengendap apakah dari sungai atau arus gelombang.
Hal tersebut disambut baik oleh Yuhronur yang saat itu didampingi oleh Kepala Bappeda dan Plt Kepala PU SDA Lamongan.
Menurut beliau hal ini memang harus dilakukan karena luapan Kali Asinan ini merupakan banjir rutin tahunan di pintura yang menghambat operasional armada kapal nelayan dan aktivitas kenelayanan masyarakat pintura.
“Luapan Kali Asinan ini membuat aliran tidak lancer dikarenakan terjadi pendangkalan, sampah kapal serta aliran sungai yang berbelok pada muara sungai menghambat laju aliran sungai,” Jelas Pak Yes sapaan akrab bupati Lamongan ini.
Oleh karena itu Pak Yes mengirimkan surat kepada Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mendukung pengerukan Kolam Tambat Labuh PPN Brondong, Normalisasi pada Muara Kali Asinan, Pembangunan Break Water serta Pendangkalan dan peninggian lampu mercusuar.
Hal ini menurutnya juga sesuai dengan aduan masyarakat yang diterima selama ini. Dia juga berharap persoalan ini segera dapat diselesaikan dengan bantuan Kementrian PUPR sehingga masyarakat khususnya nelayan dapat beraktivitas sedia kala. (*)
