Beranda Berita daerah Paslon Langgar Prokes Berulang, PJS Bupati Mojokerto Dorong Bawaslu Terapkan Sangsi Lebih...

Paslon Langgar Prokes Berulang, PJS Bupati Mojokerto Dorong Bawaslu Terapkan Sangsi Lebih Berat

 

 

Mojokerto, Surya News – Pjs Bupati Mojokerto Himawan Estu Bagijo mendorong Badan Pengawas Pemilu lebih tegas dalam menerapkan sanksi kepada pasangan cabup-cawabup yang melanggar protokol kesehatan. Pasalnya, angka pelanggaran prokes pencegahan Covid-19 saat kampanye Pilkada Mojokerto 2020 tergolong tinggi dibanding daerah lain.

Data terakhir hingga hari ke-25 masa kampanye, 20 Oktober 2020, sudah terjadi 30 pelanggaran protokol kesehatan. Semua (tiga) paslon tercatat berulangkali melakukan pelanggaran aturan tersebut.

“Kalau memang ada ancaman sanksi yang lebih serius, ya harus diterapkan. Media bisa juga mensupport (mendorong) Bawaslu untuk melakukan itu,” kata Himawan dalam jumpa pers di Rumah Dinas Bupati Mojokerto, Pringgitan, Selasa (27/10/2020).

Himawan menegaskan, sesuai ketentuan administrasi negara, tahapan pemberian sanksi diberikan secara bertingkat. Dengan demikian, jika tingkat pertama sudah dilewati, maka paslon yang kembali melanggar harus dijatuhi sanksi lebih berat di tingkat berikutnya.

“Kalau sanksi tahap pertama sudah dilewati, harusnya masuk ke tingkat kedua dan seterusnya. Jadi kalau pelanggaran sudah memasuki tingkat selanjutnya, maka sanksi itu perlu dieksekusi,” tandasnya.

Paslon nomor urut 1 Ikfina-Barra (IKBAR) tercatat melakukan pelanggaran paling banyak, 17 kali, nomor urut 2 Yoko-Nisa (YONI) 5 kali dan nomor urut 3, Pungkasiadi-Titik Masudah (Putih) 8 kali. Ketiga paslon cenderung mengabaikan aturan tersebut karena sanksi yang dijatuhkan tidak cukup memberikan efek jera.

“Kami tidak bisa berbuat apa-apa, karena kewenangan (pemberian sanksi) itu ada di Bawaslu. Namun kami atas nama Pemerintah Kabupaten Mojokerto memohon setiap pasangan calon agar tetap mematuhi protokol kesehatan,” tutur Himawan.

Sementara Bawaslu sendiri nampak kerepotan menerapkan sanksi lebih berat dari sekadar peringatan tertulis atau teguran. Sesuai PKPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada, tahapan sanksi selanjutnya setelah teguran adalah pembubaran kampanya yang terbukti melanggar prokes.

Namun sanksi tersebut tidak pernah bisa dieksekusi. Sebab, paslon dan tim pemenangannya menyiasati ancaman hukuman itu dengan cara mengagendakan kampanye tatap muka cukup singkat dan selesai sebelum batas waktu yang ditentukan.

“Kegiatan kampanye paslon rata-rata digelar tidak sampai 1×60 menit sudah selesai. Jadi tidak sampai ada pembubaran,” kata Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Aris F Asy’at, Kamis (22/10/2020) lalu.

Untuk diketahui, pelanggaran protokol kesehatan selama kampanye yang dicatat Bawaslu RI hingga Selasa (27/10/2020), mencapai 916 kasus. Pilkada Kabupaten Mojokerto salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran prokes yang tinggi.  (im/Red)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...

Wagub Jatim Tinjau Mosipena di Kantor BPBD Jatim

  SIDOARJO, Surya News - Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) rupanya menarik perhatian Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah Mosipena dioperasikan oleh relawan...

Polisi Bersenjata Kawal Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan

BINTAN, Surya News - Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya menyasar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Wilayah Bintan. Mereka juga menggeledah ruang...