Bojonegoro l SuryaNews.co.id-Pelayanan masyarakat dalam urusan kesehatan sepertinya diperjuangkan di RSUD Bojonegoro, khususnya Sosodoro. Masyarakat yang sudah antri dari pagi untuk poli paru-paru hingga siang belum dilayani. Kabarnya dokter spesialis paru-paru yang bertugas di RSUD tersebut belum datang.
“Seharusnya pihak RSUD Sosodoro mengkonfirmasi hadir tidaknya dokter yang bertugas, sehingga masyarakat tidak terlantar dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.” kata Ketua FKMB Edy Susilo SSos kepada media Jum’at (20/12).
Peristiwa puluhan masyarakat yang hendak berobat di poli paru-paru RSUD Sosodoro itu terjadi pada Hari Kamis, 19 Desember 2024 kemarin. Edy sendiri menyempatkan diri mendatangi rumah sakit tersebut dan mencoba mengkonfirmasi kepada pihak-pihak terkait, namun jawaban tidak memberikan penjelasan yang diperlukan. Sebenarnya pemandangan warga yang berobat terlantar hampir terjadi di semua poli, namun masih ada pelayanan meskipun sangat lambat.
“Pemkab. Bojonegoro yang memiliki anggaran besar seharusnya tidak ada kendala dalam hal menyediakan infrastruktur. Tapi faktanya di lapangan, bahkan pengakuan humas rumah sakit, infrastruktur terbatas.” jelasnya.
Untuk itu, Edy menyerukan kepada Bupati Bojonegoro untuk mencopot jabatan Direktur RSUD Sosodoro yang pelayanan masih buruk tersebut. Seharusnya jika dokter terkait berhalangan hadir dan tidak ada dokter pengganti, maka masyarakat yang datang diberi informasi sehingga tidak menunggu tanpa ketidakjelasan. “Kalau dokternya tidak ada, seharusnya tidak menerima pelayanan dan menjelaskan kepada masyarakat yang datang,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahasiswa Magister Hukum Unitomo Surabaya itu menegaskan, perlunya evaluasi secara menyeluruh terkait pelayanan kesehatan di RSUD seluruh wilayah Bojonegoro. Dinas Kesehatan dan RSUD seharusnya tahu skala prioritas dokter yang dibutuhkan oleh masyarakat Bojonegoro, sehingga tidak ada alasan tidak terlayani masyarakat yang sakit.
“Jangan mentang-mentang yang datang masyarakat pengguna BPJS gratis sehingga berlaku seenaknya. Toh fasilitas itu dari pemerintah bukan dari pejabat dan pegawai rumah sakit. Jadi perlu peningkatan pelayanan yang baik lah,” urainya.
Untuk itu, lanjut Edy, FKMB menyarankan Bupati Bojonegoro untuk mengganti direktur RSUD Sosodoro secepatnya. Selain itu, perlu juga dilakukan evaluasi kinerja Dinas Kesehatan sehingga persoalan masyarakat terlantar dalam berobat tidak terjadi lagi di semua rumah sakit.
“Kita akan dorong bupati terpilih, Wahono untuk melakukan perbaikan secara total terkait pelayanan kesehatan di wilayah Bojonegoro. Dilakukan evaluasi secara menyeluruh sampai pada tingkat pelayanan administrasi, jangan ada yang bertindak semena-mena dan seenaknya dalam melayani masyarakat,” pungkasnya. ***
