Beranda Berita daerah Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggesa penetapan Peraturan Wali Kota (Perwako) Rencana Detail...

Pemerintah Kota (Pemko) Batam menggesa penetapan Peraturan Wali Kota (Perwako) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

 

BATAM, Surya News inc – Sekretaris Daerah (Sekda) Batam, Jefridin Hamid, mengatakan pembahasan RDTR tersebut melibatkan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) yang di dalam nya ada beberapa stakeholder seperti Pemko Batam-BP Batam-BPN.

RDTR merupakan dasar periizinan yang di susun berdasarkan RTRW. Sehingga dalam rangka mempermudah perizinan, sesuai arahan pimpinan, Perwako RDTR tersebut harus selesai satu bulan ke depan.

“Materi teknis rancangan RDTR sudah disusun dan dibahas sejak tahun 2019. Mengingat Ranperda RTRW sudah disepakati bersama antara DPRD-Pemko Batam, sambil menunggu evaluasi Gubernur & Kemendagri, maka muatan teknis dalm RDTR ini harus segera d finalkan dan segera ditetapkan menjadi Perwako. Salah satu materinya adalah rencana jalan,” ujar Sekda saat memimpin Rapat Finalisasi Jalan di Rancangan Perwako RDTR 7 BWP Pulau Batam 2021-2041 di Kantor Wali Kota Batam, Kamis (21/1/2021).

Ia menegaskan, sebelum diputuskan, perlu ada pembahasan antara Pemko Batam dan BP Batam. Ia berharap, tidak muncul persoalan lagi di kemudian hari karena pemerintah sedang giat melebarkan jalan. “Masalah jalan, ada ROW jalan yang harus dibahas dan disepakati antara Pemko dan BP Batam. Untuk mengarah sana perlu kesepakatan untuk segera didudukkan, sehingga ke depan tidak menjadi permasalahan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar mengatakan, pembahasan RDTR sempat berhenti karena menunggu Peraturan Daerah terkait Rancangan Tata Ruang dan Wilayah (RTRW). Setelah ada kesepakatan antara DPRD dan Pemko Batam pada tanggal 30 Desember 2020, maka Perwako RDTR baru bisa dilanjutkan.

“Secara garis besar, yang perlu dibahas seperti pola ruang, struktur ruang salah satu nya terkait jalan, drainase, dan jaringan utilitas,” ujarnya.

Tiga hal itu, kata Suhar, perlu bahas secara detail dan ditetapkan terlebih dahulu sebelum menetapkan pola ruang untuk lahan. Setelah semua beres, ujar Suhar, kita akan sampaikan ke Kementerian ATR/BPN dan jika sudah sesuai standar baru nantinya diajukan kepada pimpinan.

“Beberapa kali, Pak Wali sampaikan paling lama satu bulan sudah disusun. Sebulan ke depan empat tahapan ini sudah diselesaikan dan bisa di tetapkan menjadi Perwako RDTR,” kata dia.

Sumber : Media center
(Redaksi)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Wali Kota Batam Kukuhkan Pengurus Kerukunan Keluarga Lembata

BATAM, Surya News - Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengukuhkan pengurus Kerukunan Keluarga Lembata (Kekal) Batam periode 2020-2024 di Hotel Aston, Minggu (7/3/2021). Dalam...

Breaking News : LSM BPKPPD Kepri Bersama Bright PLN Batam Sepakat Mengajukan Legal Opinion Kepada Kajati Kepri

  BATAM, Surya News - Berdasarkan kesepakatan antara LSM BPKPPD Kepri dan pihak Bright PLN Batam agar membawa masalah TV kabel ke Ranah Hukum. Selanjutnya mengajukan...

Usai Divaksin Covid-19, Rudi: Semoga Ekonomi Batam Pulih

  BATAM, Surya News - Wali Kota sekaligus Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam disuntik vaksin Covid-19, Kamis (4/3/2021). Usai divaksin, Rudi langsung menuju Kantor Wali...

BMKG Sambut Positif Sinergitas dengan SRPB JATIM

  SIDOARJO, Surya News - Pengurus Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim melakukan kunjungan resmi ke Kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), Stasiun Stasiun...

Nasabah Asuransi Bumiputera Sulit Dapatkan Haknya, Ditreskrimum POLDA Kepri Akan Lakukan Penyelidikan

BATAM, Surya News - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Kepri akan menindak lanjuti permasalahan yang dialami oleh nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912. Adapun masalah...