Pemkab Bojonegoro Sudah Di Jalur Yang Benar Dalam Proses Pembangunan

0
286
Edy Susilo Ketua FKMB

 

Suryanews Bojonegoro -Sayat Tetarik dengan tulisan pemkab Bojonegoro salah kelola? APBD tinggi tapi kemiskinan juga masih tinggi.
Dalam UU No. 23 tahun 2014 tentang pemda, disebutkan bahwa pemkab dan DPRD adalah unsur penyelanggara pemerintahan daerah, artinya jika ada kesalahan tata kelola maka tidak hanya pemkab saja yang ikut salah kelola tp legislatip yaitu DPRD kab Bojonegoro juga ikut di dalamnya karena dalam Undang Undang tersebut juga disebutkan bahwa Bupati tidak dapat memutuskan perda APBD sendirian, tetapi juga di bahas dan di sahkan oleh DPRD kabupaten. Artinya semua produk perda semuanya di bahas dan di sahkan oleh pemkab bersama DPRD.

Bupati dalam rangka menjalankan pemerintahan tentu berdasarkan visi dan misi saat kampanye dalam pilkada dulu yang di tuangkan dalam perda RPJMD di mana perda itu sekali lagi di bahas dan di sahkan oleh DPRD dengan segala dinamikanya.
Dari pantauan pemahaman awam seperti kami ini masyarakat di luar pemerintahan maka kami dapat menyimpulkan apa yang di kerjakan dan di lakukan oleh Bupati sudah on the track, bisa kita lihat bagaimana jalan sudah dalam kondisi bagus, jembatan, perbantuan kepada petani, pinjaman lunak kepada pedagang Pedagang lihat secara detail karena kami melihatnya dari luar pemerintahan.

Kenapa kok masih ada kemiskinan di kabupaten bojonegoro?
Kami kira badai pandemi covid 19 ini cukup kiranya menghantam semua daerah tidak terkecuali kabupaten Bojonegoro,
Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang cukup besar tentu ini sangat berdampak bagi pemerintah kabupaten bojonegoro, bahkan penyerapannyapun tentu tidak bisa maksimal karena ada beberapa program yangt mengalami kendalaa kendalac covid 19, barangkali temen2 DPRD sangat memahami adanya aturan2 yang berubah2 dari pemerintah pusat utamanya terkait dengan refokusing anggaran dari APBD.

Saya lebih berfikir positip saja, karena hasil BPS jawa timur ini di rilis tahun 2022 tentu proses sensusnya adalah di tahun 2021 dan tentu program2 termasuk aladin dan pembangunan RTLH dan program2 lainnya belum bisa di deteksi oleh sensus BPS waktu itu.

Termasuk juga masih enggannya para investor yang ingin masuk ke Bojonegoro di saat covid 19 apalagi daerah bojonegoro jauh dari tol dan laut yang tentu ini menjadi salah satu alasan kenapa investor enggan ke kabupaten Bojonegoro.
tapi kami meyakini investasi di kabupaten Bojonegoro di tahun 2021 ini juga cukup baik, kami kira datanya bisa di lihat di DPMPTSP pemkab Bojonegoro.

Akhirnya kami berharap semua komponen yang ada di kabupaten Bojonegoro saling dukung saling bersatu baik eksekutip, legislatip dan yudikatip serta masyarakat untuk memajukan kabupaten bojonegoro yang kita cintai ini.

Penulis

Edy Susilo S.Sos
Ketua FKMB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here