Proyek Infrastruktur SMA/SMK DAK 101 Miliar TA 2022 oleh Komite Sekolah Diduga Diatur dan Dikendalikan Pimpinan Dewan

0
87

 

SuryaNews Batam-Ketua LSM Kodat86, Ta’in Komari SS menduga pelaksanaan proyek infrastruktur sekolah SMA dan SMK Negeri anggaran DAK TA 2022 senilai Rp 101 miliar diatur dan dikendalikan pimpinan dewan. Masalah proyek miliar tersebut dikelola oleh Komite Sekolah sebagai pelaksana proyek. “Jelas melanggar prosedur, karena Komite Sekolah bukan badan hukum usaha,” kata Cak Ta’in, panggilan akrab lelaki asal Jawa Timur tersebut pada Rabu (6/12).

Menurut Cak Ta’in, pembangunan RKB, ruang pertemuan, kantor, perpustakaan dan laboratorium SMA dan SMK Negeri se-Kepri itu dilaksanakan secara serentak dan seragam oleh Komite Sekolah. “Kami menduga ada peranan pimpinan Dewan yang mengatur dan mengendalikan proyek tersebut,” ujarnya.

Cak Ta’in yakin, meskipun Kepala Sekolah SMA dan SMK Negeri di bawah koordinasi Kadis Pendidikan, tapi ada kekuatan politik yang turut campur. Diduga ada tangan yang merasa kuat selama ini terbiasa melanggar ketentuan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah di seputar Provinsi Kepri.

“Kami berharap penyidik di Kepri baik kejaksaan atau kepolisian tergerak untuk menyelidiki dugaan penyelenggaraan anggaran proyek infrastruktur tersebut, termasuk siapa yang berperan besar menunjuk Komite Sekolah sebagai pelaksana proyek,” jelas Cak Ta’in.

Sejauh ini mantan dosen Unrika Batam itu belum berkenan menyebutkan nama pimpinan dewan yang diduga sebagai sutradaranya, meskipun hanya dengan inisial. “Tidak perlu disebut, nanti akan ketahuan kok. Wong orangnya memang pemain selama ini,” kilahnya.

Lebih lanjut Cak Ta’in menegaskan, jika dalam waktu dekat Kodat86 akan melaporkan dugaan penyelenggaraan anggaran dan pelaksanaan proyek infrastruktur SMA dan SMK Negeri se-Kepri senilai Rp. 101 miliar dari DAK TA 2022 itu ke KPK. Masing-masing sekolah besaran anggaran yang diterima berbeda-beda. SMK Negeri 7 Batam misalnya mendapat alokasi Rp. 7,5 miliar. SMA Negeri 23 mendapat sekitar Rp. 5 miliar. Besaran anggaran tergantung kebutuhan sekolah tersebut.

“Modus yang dipakai dengan memecah-mecah anggaran, tapi tetap saja salah prosedur, sebab satu RKB butuh anggaran sekitar Rp. 275-300 juta. Artinya seharusnya dilelang. Komite Sekolah selain bukan badan hukum usaha, juga tidak memiliki kompetensi kontruksi. Ujung-ujungnya pelaksana proyek tetap perusahaan kontruksi juga,” papar Cak Ta’in.

“Pelaksanaan seragam itu diduga instruksi dari pihak kepentingan pengelolaan anggaran melalui Disdik. Semua akan terbuka jika penyidik sudah mulai bekerja,” tambah Cak Ta’in meyakinkan. ***