Rendahnya Serapan APBD 2023, Bentuk Kegagalan Kepemimpinan Anna Mu’awanah

0
145
Ana Muawanah Mantan Bupati Bojonegoro

 

SuryaNews Bojonegoro-Realisasi APBD Bojonegoro TA 2023 yang hingga akhir bulan September baru mencapai 41 persen merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan Bupati Anna Mu’awanah selama ini. Rendahnya serapan itu diyakini anggaran program dan proyek yang tidak dilaksanakan oleh para kepala OPD.

Sementara untuk belanja rutin dan anggaran gaji dan tunjangan pasti sudah berjalan dengan cepat. Hal ini mengindikasikan ada sistem yang salah dalam pengelolaan keuangan daerah oleh Anna Mu’awanah yang demisioner pada 24 September lalu.

Demikian disampaikan Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) Edy Susilo SSos (27/9) menanggapi rendahnya serapan APBD Bojonegoro TA 2023 yang tinggal menyisakan waktu 3 bulan, namun baru terserap 41 persen.

“Sepertinya ada sistem pengelolaan keuangan yang salah selama ini. Ada unsur ketakutan para kepala OPD untuk melaksanakan program maupun proyek, sehingga semuanya mandeg dan stagn.” kata Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, para OPD disinyalir takut terhadap resiko hukum apalagi melaksanakan anggaran dalam proyek maupun program yang sudah direncanakan sebelumnya itu. Ada indikasi arah penggunaan anggaran secara tidak benar.

“Mereka selama ini bekerja secara terpaksa hanya mengikuti instruksi pimpinan, yakni bupati. Jadi kalau kemudian dilakukan audit investigatif secara menyeluruh dari awal hingga akhir kepemimpinan Anna Mu’awanah, lalu ada temuan-temuan ketidakwajaran anggaran, maka itu sepenuhnya atas perintah Bupati,” jelas Edy.

Pejabat Bupati Bojonegoro, Adriyanto memiliki tugas berat karena harus membenahi perangkat daerah yang penakut dan amburadul. “Ini tugas berat bagi pejabat bupati untuk membenahi sektor pengelolaan keuangan. Bukan hanya itu yang terpenting membenahi mental dan attitude perangkat daerah agar bekerja profesional dan proporsional,” tegasnya.

Edy tidak menagihkan bahwa jabatan politik bupati tentu mempengaruhi kebijakan dan kinerjanya. Tetapi jika dilandasi sifat kerakusan dan ketamakan tentu akan merusak semua tatanan. Untuk itulah, Edy menyerukan agar masyarakat Bojonegoro merubah cara pandang politik dengan mencari pemimpin yang visioner dan revolusioner bagi kemajuan Bojonegoro.

“Ada proses pembodohan. Ada ketakutan. Ada banyak tekanan. Melawan sikit main sikat. Arogansi kepemimpinan harus dilawan dan diubah pada kepemimpinan ke depannya,” tambah Edy.

Kembali pada rendahnya serapan APBD Bojonegoro TA 2023 tersebut konsekuensi akan terjadi sisa anggaran yang menumpuk. Sayangnya pejabat bupati juga tidak boleh membuat kebijakan yang politis. Padahal anggaran sudah direncanakan dan dibahas panjang lebar di dewan, menghabiskan banyak anggaran pula, namun tidak dilaksanakan. “Ini sebenarnya konyol, dan ada apa?” selah Edy mengakhiri.***