Beranda Hukum Rudi Dalam Radar Aparat Hukum???

Rudi Dalam Radar Aparat Hukum???

 

Suryanews.co.id -Ketum Badan Pemantau Kebijakan Pendapatan dan Pembangunan Daerah (BPK-PPD ), Kepri, Edy Susilo, mengatakan bahwa perlu ada dorongan dari semua pihak, khususnya, para penegak hukum. Baik itu Kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Bahwa ada dugaan kuat, Walikota Batam–yang juga merangkap ex-officio Kepala BP Batam–melakukan berbagai pelanggaran hukum. Dari persoalan rekening tititipan hingga dugaan pemalsuan ijasah.

Untuk memperjelas duduk persoalan–Edy yang sedang berada di Ibu Kota–ini ditemui di bilangan kawasan Kuningan, selemparan batu dari gedung “angker” KPK, Jakarta Selatan. Berikut petikan wawancaranya:

Jurnalis (J): “Apa kabar Pak Edy?”
Edy Susilo (ES): ” Baik. Alhamdulillah, sehat”.

J: ” Kabarnya besok, Pak Edy akan melakukan aksi di Mabes Polri dan Kejaksaan Agung?”
ES: “Iya, betul”.

J: “Bisa cerita latar belakangnya, Pak?”
ES: “Begini. Ada tiga hal utama, yang akan kami dorong untuk segera diselesaikan, menurut hukum yang berlaku. Pertama; dugaan ada rekening titipan sebesar 435 Milyar di Bank Riau, Kepri ( dari hasil audit BPK tahun 2020). Kedua; ada dugaan kuat pemalsuan ijasah S1 dan S2″. Dan, ketiga; ada dugaan fee lahan, buat para pengusaha, jika hendak berinvestasi.

J:” Bapak punya bukti-bukti kuat atas dugaan kedua soal tersebut?”
ES: ” Ada. Ini semua, sudah saya bawa. Dan, besok akan kami serahkan kepada pihak terkait. Yaitu, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK”.

J: “Apa Pak Edy, sudah mengkomunikasi dan melaporkan semua ini, pada aparat hukum setempat (di Batam)?”
ES: “Laporan sudah bertumpuk-tumpuk, termasuk oleh para penggiat pemantau kebijakan di Batam”.

J: “Lantas?”
ES: “Belum ada respon apapun dari pihak aparat hukum”.

J: “Ada semacam dugaan apa dari Pak Edy?”
ES: “Kami menduga, Pak Walikota, HM. Rudi, seperti tidak tersentuh hukum di Batam”.

J: “Karenanya, Pak Edy, membawa persoalan ini ke Jakarta?”
ES: “Sangat betul”.

Edy Susilo, adalah perantau dari Bojonegoro, Jawa Timur. Pria 47 tahun, beranak empat, ini sudah 20 tahun lebih, tinggal dan beraktivitas di Batam.

Sejak 2012, Edy mendirikan BPK-PPD, Kepri, sebuah LSM yang selalu memberikan kritik konstruktif bagi jalannya roda pemerintahan kota setempat. Khususnya terkait kebijakan Pendapatan Daerah.

J: “Target dari semua aksi ini, apa Pak Edy?”
ES: ” Kami minta ketiga persoalan diatas diselesaikan”. Pertama; bagaimana mungkin, ada duit sebesar 435 M, bisa dititipkan kepada rekening di Bank, yang tak sesuai dengan peruntukkannya. Bagaimana pertanggungjawaban pendapatan bunga nya? Lari kemana? Kekantong siapa?

Kedua; dugaan ijasah palsu itu sudah terkonfirmasi. STIE Adhi Niaga, Jakarta, itu tidak ada. Tidak terdaftar namanya di Dikti. Alias sekolah bodong. Bagaimana mungkin pemalsu ijasah ini, bisa menduduki jabatannya seperti sekarang ini?

Ketiga; fee lahan untuk investor, itu disinyalir tidak kecil nilainya. Milyaran rupiah. Kami minta semua pihak mesti diusut. Yaitu, mulai dari Kepala BP Batam, Direktur dan Deputy. Itulah sebabnya, nilai investasi di Batam terus merosot. Ini yang mesti ditindak keras oleh aparat hukum.

J: “Pak Edy optimis?
ES: “Sangat optimis. Saya masih percaya dengan aparat penegak hukum di Republik ini”.

J: “Bagaimana jika sebaliknya?”
ES: ” Kecil kemungkinan itu. Saya sudah menemui dan menghadap langsung pada pihak-pihak yang benar-benar berkompeten kok”.

J: “Jika demikian, semoga perjuangan Bapak berhasil”
ES: “Terima kasih. Selama nawaitunya baik, buat kemashalatan rakyat Batam, Insya Allah, semua akan diridloi”.

(Dsi).

Adminhttp://suyanews.co.id
PT Surya Batam Perkasa Lampiran Keputusan MENKUMHAM RI Nomor AHU-0030429.AH.01.01. Tahun 2019 NPWP : 91.900.656.9.225.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read