Sesuai Hasil Poling Pj Bupati Bojonegoro Menempatkan Nurul Azizah ,Arif Yudho Dan Andromeda Qomariyah

0
390
Andromeda Qomariyah Kepala Dinas Koperasi Dan UKM Prov Jatim calon Pj Bupati Bojonegoro

SuryaNews Bojonegoro -Jabatan Bupati Bojonegoro periode 2018-2023 Anna Muawanah akan berakhir pada 24 September mendatang. Sehingga Bojonegoro perlu pejabat Bupati hingga terpilihnya Bupati yang baru hasil Pilkada 27 November 2024 nanti. Sehingga terjadi kekosongan jabatan sekitar 16 bulan hingga Februari 2025.

Usulan calon pejabat Bupati itu sudah disampaikan DPRD Bojonegoro melalui paripurna dengan munculnya tiga nama. Di antara yang paling populer yakni nama Sekda Bojonegoro Nurul Azizah. Selain itu, Gubenur Jawa Timur juga mengusulkan tiga nama yang paling menarik yakni Andromeda Qomariah.

Hasil p0ling terbuka 3 besar calon pj Bupati Bojonegoro

Munculnya Andromeda menjadi lebih menarik dibanding lainnya; pertama yang bersangkutan pernah mencalonkan diri sebagai calon Bupati Bojonegoro periode 2013-2018 melalui jalur independen. “Usulan Ibu Andromeda Qomariah itu sudah sangat tepat,” kata Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB), Edy Susilo SSos kepada media (19/8).

Keberanian dan tekad Andromeda saat itu patut diapresiasi dengan usia yang masih terbilang muda, yakni 40-an tahun. “Kalau saat ini beliau diberikan kesempatan sebagai pejabat Bupati, tentu jauh lebih siap dengan pengalaman dalam pemerintahan dan pelayanan masyarakat, ” jelas Edy.

Menurut Edy, jika Mendagri menunjuk Andromeda sebagai pejabat Bupati Bojonegoro, dan berkolaborasi dengan Sekda Nurul Azizah yang sangat mengenal dan paham Bojonegoro – maka pemerintahan Bojonegoro akan lebih terarah dengan lebih baik. “Kolaborasi dan kerjasama yang akan bagus ke depannya,” ujarnya.

Lebih lanjut Edy menekankan agar pemerintah pusat tidak memaksakan dengan menunjuk pejabat yang tidak memenuhi syarat dan kurang kompetensi. “Nama-nama yang menimbulkan kontroversi dan menabrak aturan sebaiknya langsung didiskualifikasi,” tegas Edy.

Edy yakin Mendagri akan memegang aturan yang dibuatnya sendiri, di mana salah satunya anggota TNI-POLRI aktif tidak bisa menjadi pejabat Bupati/walikota maupun gubernur. “Mengingat banyaknya daerah yang juga berproses untuk pejabat kepala daerah, tentu efektivitas ditekankan,” paparnya.

“Kita mengharapkan putra daerah asal Bojonegoro yang memimpin Bojonegoro, agar pemerintahan lebih terarah demi kemajuan Bojonegoro,” tambah Edy.