Beranda Hukum Telat Bayar Pajak Kendaraan, Polisi Bisa Menilang

Telat Bayar Pajak Kendaraan, Polisi Bisa Menilang

Surabaya, SURYANEWS.CO.ID – Polisi bisa menilang pengendara yang terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. AKP Warih Hutomo Kanit Turjawali Polrestabes Surabaya kepada wartawan, pada Selasa (23/6/2020) mengatakan bahwa penilangan bisa dilakukan karena tidak adanya stempel pengesahan tahunan di STNK.

“Polisi bisa saja melakukan penilangan atas keterlambatan pembayaran pajak kendaraan,” demikian kata AKP Warih.

Untuk diketahui, STNK dan TNKB berlaku selama 5 tahun dan harus dimintakan pengesahan setiap tahunnya. Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, disebutkan bahwa STNK harus dilakukan pengesahan setiap tahun.

Pada Pasal 37 ayat 3 disebutkan, “STNK berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal diterbitkan pertama kali, perpanjangan atau pendaftaran mutasi dari luar wilayah regident dan harus dimintakan pengesahan setiap tahun.”

Proses pengesahan STNK tersebut didahului dengan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), permohonan verifikasi, penyerahan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), pembayaran asuransi, dan lain-lain sesuai yang diatur dalam Perkap Nomor 5 Tahun 2012.

Aturan hukum tentang keabsahan STNK juga tertuang dalam Pasal 68 dan Pasal 70 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam Pasal 288 UU Nomor 22 Tahun 2009, diatur hukuman tentang pelanggaran tersebut. Hukumannya bisa mencapai 2 bulan kurungan atau denda paling banyak Rp500 ribu.

Dalam bagian lampiran untuk keterangan tambahan Pasal 70 disebutkan, yang dimaksud pengesahan setiap tahun adalah demi pengawasan tahunan terhadap registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta menumbuhkan kepatuhan wajib pajak.

“Jadi, polisi bisa saja melakukan penilangan. Namun di lapangan, kita lihat kondisi orangnya, kalau baru mati satu atau dua tahun kami bisa saja berikan teguran untuk segera dilakukan pengurusan sehingga stempel pengesahan bisa dilaksanakan, sebaliknya berdasarkan UU Lalu Lintas kami juga bisa melakukan penilangan,” ujar Warih Hutomo. (iss/rst)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Must Read

Mengaji Kebencanaan Bersama Pembina Santana

  LAMONGAN, Surya News - Arisan Ilmu Nol Rupiah yang dihelat Sekber Relawan Penanggulangan Bencana (SRPB) Jatim kali ini bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Sumber...

Wagub Jatim Tinjau Mosipena di Kantor BPBD Jatim

  SIDOARJO, Surya News - Mobil Edukasi Penanggulangan Bencana (Mosipena) rupanya menarik perhatian Wakil Gubernur Jatim Emil Elestianto Dardak. Sehari setelah Mosipena dioperasikan oleh relawan...

Polisi Bersenjata Kawal Penyidik KPK Geledah Ruang Kerja Bupati Bintan

BINTAN, Surya News - Penggeledahan oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tak hanya menyasar Kantor Badan Pengusahaan (BP) Kawasan Wilayah Bintan. Mereka juga menggeledah ruang...

Edy Susilo : BPKPPD Kepri Minta PLN Batam Dan Aparat Tegas Memutus TV Kabel Di Tiang Listrik Milik Negara

Batam |Suryanews- Puluhan Lrmbaga Swadaya Masyarakat surati Kepolresta Barelang, Bright PLN, Kejakdaan dan Kominfo terkait pemamfaatan tiang listrik PLN Batam oleh pengusaha TV Kabel...

Bersama Wujudkan Kepri Yang Lebih Maju

  BATAM, Surya News - Wali Kota Batam Muhammad Rudi menghadiri silaturahmi dengan Gubernur Kepri Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Kepri Marlin Agustina Rudi di...