SuryaNews Bojonegoro-Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) minta kepada semua pihak yang memiliki otoritas pemeriksaan dan penegakan hukum untuk memeriksa seluruh anggaran pendidikan Kabupaten Bojonegoro selama periode 2019-2023. Hal terkait Ambruknya SDN Ngadiluwih Kecamatan Ngasem Kabupaten Bojonegoro pada Rabu 3 Januari 2024 lalu.
Menurut Ketua FKMB Edy Susilo SSos, banyaknya bangunan SDN yang rusak hingga mencapai 227 sekolah dari total 692 SDN di Bojonegoro menunjukkan Bupati Bojonegoro dan seluruh jajaran tidak bekerja dengan benar. Data yang diberikan asesmen pihak ketiga itu pada tahun 2022, dan tahun 2023 hanya dianggarkan Rp. 40 miliar dan baru merampungkan perbaikan pada 147 sekolah, dan tersisa 80 bangunan adalah sebuah realitas yang memilukan.
“Anggaran pendidikan setiap tahunnya itu 20 persen dari APBD, angkanya fantastis. Kalau sampai kondisi rusak itu baru diketahui 2022, emang selama ini kerjaan mereka apa? Apa tidak ada pengawasan dan pemantauan atas kinerja sekolah, termasuk kondisi infrastrukturnya layak atau tidak? Tidak ada rapat koordinasi dan sebagainya.” papar Edy.
Edy menekankan, Kabupaten Bojonegoro punya anggaran yang besar sejak 2018 dan terus meningkat hingga mencapai Rp. 8 Triliun setahun pada 2023. Sehingga ketika ada temuan DNA informasi persoalan infrastruktur tidak selesai bahkan dalam kondisi tidak layak, maka perlu evaluasi secara total. “Artinya dengan kondisi seperti sekarang yang dirugikan masyarakat banyak,” ucapnya.
Edy menegaskan perlunya dilakukan pemeriksaan dan audit ulang seluruh anggaran pendidikan di Bojonegoro sejak 2018-2023. Dia mensinyalir ada ketidakberesan dalam laporan realisasi anggaran dengan adanya fakta baru ratusan gedung rusak hingga ambruk di Ngadiluwih itu. Di sisi lain setiap tahun, APBD Bojonegoro selalu mengalami SILPA yang angkanya besar.
“Triliunan rupiah anggaran SILPA setiap tahun di Bojonegoro, sementara infrastruktur sekolah saja tidak dibangun. Maka itu kita minta dilakukan pemeriksaan dan audit ulang anggaran pendidikan secara menyeluruh. Kalau perlu aparat penegak hukum langsung menyelidiki anggaran tersebut,” tambah Edy.***
