Terkait Pungli Komite Sekolah,FKMB Minta Dana Pendidikan Bojonegoro Di Bongkar!

0
144
Gambar ilustrasi

 

SuryaNews Bojonegoro -Ketua Forum Kedaulatan Masyarakat Bojonegoro (FKMB) menekankan agar DPRD Bojonegoro memfasilitasi untuk beda anggaran pendidikan, khususnya anggaran TA 2023. Di mana APBD Bojonegoro mencapai Rp. 7 Triliun lebih.

“Bojonegoro menjadi salah satu kabupaten terkaya di Indonesia, karena APBD mencapai Rp. 7 Triliun, sementara penduduk hanya 1,343 juta jiwa,” kata Edy Susilo kepada wartawan (11/8)

Menurut Edy, pos anggaran untuk pendidikan sesuai UU Sisdiknas minimal 20 persen. Artinya sekitar Rp. 1,4 triliun. “Nanti kita kalkulasi bagaimana rinciannya. Angka itu sama dengan kabupaten lain dengan penduduk hampir sama,” ujarnya.

Jumlah Sekolah Dasar di Bojonegoro ada 711 tempat – 692 negeri, 19 swasta; SMP ada 109 – 55 negeri, 54 swasta; SMA 49 – 20 negeri, 29 swasta; dan SMK ada 61 – 19 negeri, 42 swasta. “Total sekolah di Bojonegoro sampai tingkat SLTA ada 930,” jelas Edy.

Lebih lanjut Edy menjelaskan, jika masing-masing sekolah diberikan anggaran Rp. 1 miliar setahun maka baru diperlukan anggaran sekitar Rp. 930 miliar. “Dari porsi anggaran sudah cukup mengcover semuanya, termasuk gaji guru-gurunya. Itupun dengan catatan semua sekolah sudah free baik negeri maupun swasta,” terangnya.

Lalu kalau masih ada sekolah yang melakukan pungutan kepada siswa menggunakan tangan komite, maka itu sungguh tindakan yang memprihatinkan. “Itu pungli dan harus ditindak hukum. Apa masih kurang anggaran pendidikan di Bojonegoro?” tegas Edy.

Untuk itulah, Edy juga meminta kepada DPRD Bojonegoro untuk segera mengambil langkah strategis terkait informasi pungli di sekolah atas nama komite tersebut. “Kalau kami sudah menemukan ada indikasi korupsi maka FKMB dan elemen lainnya kita ajak untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum,” tambah Edy. ***