SuryaNews Bojonegoro-Tingginya angka kemiskinan di Bojonegoro yang mencapai 22,34 ribu orang sebagaimana dirilis BPS merupakan bentuk kegagalan kepemimpinan Anna Mu’awanah menjadi Bupati selama 2018-2023. Pasalnya Bojonegoro memiliki APBD yang sangat besar, bahkan dua tahun terakhir mencapai Rp 7 – 8 triliun.
“Kondisi tingginya angka kemiskinan itu berbanding terbalik dengan APBD Bojonegoro yang besar. Artinya Anna Mu’awanah sebagai Bupati gagal mensejahterakan masyarakat Bojonegoro selama ini,” kata Ketua FKMB Edy Susilo kepada wartawan (17/11).
Menurut Edy, seharusnya Pemkab Bojonegoro melakukan intervensi dan memberikan program pengentasan kemiskinan masyarakat secara nyata. Ini membuktikan kepemimpinan Anna miskin gagasan dan program. “Selama ini hanya bisa bangun infrastruktur, tapi tidak memperhatikan suprastruktur.” ujarnya.
Miskinnya gagasan dan program itu juga terbukti dengan adanya Silpa APBD Bojonegoro yang besar setiap tahunnya. Bahkan TA 2023, Silpa APBD Bojonegoro mencapai Rp. 3,67 Triliun dari APBD Rp, 7,9 triliun. “Itu angka kemiskinan ekstrim, yang miskin berapa banyak lagi, apalagi yang mendekati garis kemiskinan,” tanya Edy.
Untuk itu, Edy menyarankan agar masyarakat Bojonegoro jangan mudah tergoda iming-iming sembako dan uang untuk menukar suara pada saat pemilu dan pilkada. “Bojonegoro butuh pemimpin yang visioner dan revolusioner. Kita anggaran besar, tapi masyarakatnya miskin. Berarti pemimpinnya gagal total,” tegasnya.
Sebenarnya, lanjut Edy, pemimpin tidak harus cerdas dan tahu segalanya, yang terpenting aspiratif dan terbuka. Banyak orang sukses dan pintar Dar Bojonegoro justru berkarier dan mengabdi di luar daerah, karena merasa tidak dihargai dan diakomodir gagasan dan program mereka.
“Sudah saatnya kita berubah orientasi kepemimpinan. Jangan pernah lagi mau dibeli suara kita saat pemilu dan pilkada. Kita harus dipimpin orang yang benar-benar peduli terhadap kehidupan masyarakat Bojonegoro. Untuk itu, kita berharap tokoh-tokoh masyarkat Bojonegoro sendiri siap maju dalam Pilkada nanti. Bojonegoro gak butuh pemimpin pendatang, tapi ujungnya gak bisa kerja,” tambah Edy.***
